Minggu, 8 Desember 2019

BPJS Kesehatan Genjot Penyempurnaan JKN-KIS

- 26 Oktober 2019, 12:26 WIB
PETUGAS BPJS Kesehatan menunjukan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) online miliknya di kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Selatan, Jumat, 13 September 2019 (13/9/2019). Pemerintah berencana menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan acuan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), iuran untuk peserta PBI dan peserta mandiri kelas tiga akan naik menjadi Rp42.000 per bulan per orang, sementara kelas dua dan kelas satu masing-masing diusulkan naik menjadi Rp75.000 dan Rp 120.000 per bulan per orang.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Upaya penyempurnaan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus digenjot. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyatakan, tantangan Program JKN-KIS yang harus segera ditetapkan solusinya agar program ini bisa terus berjalan adalah penyesuaian besaran iuran.

Ia menyebutkan, kehadiran Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan RI yang baru diharapkan dapat memberikan jaminan layanan kesehatan yang optimal bagi penduduk Indonesia. Hal itu sesuai dengan mandat Presiden RI Joko Widodo. 

Menurut dia, ada empat isu kesehatan yang harus dibenahi. Yakni terkait stunting, Program JKN-KIS, harga obat dan alat kesehatan yang tinggi, serta rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri. Terkait Program JKN-KIS, Menkes mulai turun langsung ke lapangan guna memetakan masalah agar dapat dituntaskan segera.

“Sejak pertama Program JKN-KIS diselenggarakan pada tahun 2014, besaran iurannya sudah tidak sesuai dengan perhitungan aktuaria yang ideal. Akibatnya, defisit terjadi sejak tahun pertama. Saat ini, angka defisit kian membengkak, bahkan mulai mengganggu pelayanan di rumah sakit dan apotek,” kata Fachmi saat menerima kunjungan Menkes Terawan Agus Putranto di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jumat, 25 Oktober 2019.

Fachmi menjelaskan, selama ini nominal iuran yang berlaku besarannya tidak sebesar yang seharusnya ditanggung masyarakat karena sebagian sudah ditanggung pemerintah. Menurut dia, besaran iuran yang baru masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat. 

Ia mengatakan, besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan. “Penyesuaian iuran adalah jalan keluar terbaik,” kata Fachmi. 

Ia optimistis, jika semua pihak berkomitmen melakukan penyesuaian iuran, kondisi defisit akan teratasi. Langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa iuran program jaminan kesehatan sosial disesuaikan paling lama dua tahun sekali. 

“Jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian iuran, maka kondisi defisit akan terus terjadi hingga tahun 2024,” ujarnya.

Fachmi menambahkan, iuran masyarakat miskin dan tidak mampu ditanggung pemerintah melalui APBN. Sedangkan penduduk yang didaftarkan oleh pemda, dijamin iurannya oleh APBD.


Halaman:

Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

X