Senin, 9 Desember 2019

Jokowi: Tidak Ada Masalah Menteri Rangkap Jabatan

- 24 Oktober 2019, 13:50 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin seusai pelantikan di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2019.*/REUTERS

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan menterinya yang rangkap jabatan dalam partai politik. Baik menteri yang merangkap sebagai Ketua Umum Partai Politik atau hanya sebagai anggota.

Hal itu ia katakan dengan merujuk kepada pengalaman periode sebelumnya, dimana ada beberapa menteri yang menjabat Ketua Umum Partai. Dalam hal ini, contohnya adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketum Golkar.

“Saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu dan ternyata juga tidak ada masalah (dari pengalaman periode kemarin),” katanya seusai pelantikan, Rabu, 23 Oktober 2019. 

Seperti diketahui, ada dua nama ketua umum dan satu plt ketum Partai Politik di tubuh Kabinet Indonesia Maju. Hal itu oleh sebagian kalangan dikhawatirkan akan membuat kepentingan negara bersandungan dengan kepentingan politik.

Nama tersebut adalah Airlangga Hartarto dari Golkar, Prabowo Subianto dari Gerindra, dan Suharso Monoarfa dari PPP. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Wahyudi Akmaliyah menyarankan para ketua umum ini mengamanatkan jabatannya di Parpol ke kadernya yang lain.

Kepada Pikiran Rakyat, Rabu, 23 Oktober 2019, Wahyudi menilai dengan komposisi sepert ini, bukan tidak mungkin malah menimbulkan persoalan baru karena ada tarik menarik kepentingan partai politik dan publik. Sangat patut dimungkinkan, kepentingan publiklah yang nantinya harus terus mengalah dengan kepentingan partai politik.

"Apalagi, oposisi semakin tergerus, yang seharusnya memungkinkan menjadi penyeimbang," kata Wahyudi.***



Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

X