Jumat, 28 Februari 2020

Beasiswa jadi Modus Baru Perdagangan Orang

- 10 Oktober 2019, 07:06 WIB
ILUSTRASI perdagangan manusia/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Bareskrim Polri menerima laporan modus yang terbilang baru dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebanyak empat puluh orang warga negera Indonesia menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh Mujiono (M) dan Lukas (L). 

Kasus tersebut terungkap setelah adanya investigasi dari politisi Partai Kuomintang, Ko Chih-en, yang menyebutkan banyak mahasiswa yang belajar hanya dua hari. Selebihnya mereka bekerja empat hari selama 10 jam dan hanya satu hari mendapatkan libur dalam sepakan.

Kepada para korbannya, kedua tersangka yang disinyalir sebagai agen itu menjanjikan akan mengurus pemberian beasiswa bagi WNI yang akan kuliah dan serta mengikuti program pemagangan di Taiwan.

“Dari para korbannya, tersangka M dan L meminta uang sebesar Rp.35 juta, untuk mengurus biaya administrasi. Bagi keluarga yang tidak mampu membayar administrasi, para tersangka memberikan uang pinjaman. Pembayarannya dilakukan bilamana calon penerima beasiswa itu sudah mendapatkan honor di tempat magangnya, yang secara otomatis honornya akan dipotong,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Komisaris Besar Agus Nugroho di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. 

Untuk meyakinkan tindakan kejahatannya, kedua tersangka juga meminta sejumlah dokumen kepada para korbannya. Adapun dokumen yang diminta berupa Ijazah SMA, rapor SMA, KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, SKCK, hingga surat izin persetujuan dari orang tua.

Sebelum diberangkatkan ke Taiwan, 40 korban tersebut juga sempat mengikuti tes wawancara yang dilakukan langsung oleh orang Taiwan. Cara tersebut sengaja dilakukan untuk mengelabui para korbannya.

Saat berada di Taiwan, para korban hanya berada di sebuah pabrik besi  yang konon di sebut sebagai tempat kuliah. Di tempat tersebut, mereka belajar bahasa asing. Pendalaman bahasa yang diberikan kepada para korban, menurut Agus, bukan bertujuan untuk meningkatkan skill dan kemampuan para koban. Mereka dituntut bahasa asing agar mampu berkomunikasi dalam menjalankan praktik kerja dengan upah murah.

Pihak Bareskrim Polri jugan menyampaikan selain terungkap oleh politisi Partai Kuomintang, Ko Chih-en, kasus tersebut juga diadukan oleh para korbannya. Mereka mengadu setelah 18 bulan bekerja. Pengaduan tersebut lantaran upah yang mereka terima tidak sesuai dengan yang dijanjikan di Indonesia.

“Dari pengakuan para korban, mereka hanya mendapat upah sekitar Rp 2 juta per bulan, sedangkan janjinya upah yang diberikan adalah Rp 12,4 juta per bulan. Para korban baru menyadari mereka adalah korban TPPO dengan upah murah,” ujar Agus.

Halaman:

Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X