Rabu, 26 Februari 2020

Gerindra Menyoal Isu Meminta Jatah Tiga Menteri

- 8 Oktober 2019, 21:03 WIB
PRESIDEN Joko Widodo.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Partai Gerindra dengan tegas membantah bila pihaknya meminta jatah tiga menteri yang diusulkan untuk masuk di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Keputusan pengangkatan menteri merupakan hak prerogratif presiden untuk mengangkat pembantu-pembantunya.

Wacana mengenai menteri dari Gerindra mencuat ketika pihak Partai Gerindra menyampaikan adanya persolan impor pangan dan impor energi yang nilainya sangat besar.

 "Nilainya pertahun bisa mencapai 90 juta dolar amerika. Kondisi tersebut sangat membantu keuangan negara dan tentunya akan menghambat pertumbuhan ekonomi," kata politisi Partai Gerindra Sodik Mudjahid saat dihubungi Pikiran Rakyat, Selasa, 8 Oktober 2019. 

Melihat kondisi tersebut, Gerindra mengusulkan konsep ketahanan pangan dan energi yang sudah teruji. Pemerintah tak perlu lagi mengandalkan impor. Kalaupun masih impor, bisa ditekan hingga saat Indonesia bisa swasembada.

Menurut Sodik, orang-orang yang berpengalaman di bidang ketahanan pangan dan pengelolaan energi ada di Partai Gerindra. "Ada tiga orang kader terbaik yang bisa mengatasi persoalan tersebut. Presiden bisa mengangkatnya, mereka siap bekerja sama. Tapi kalau presiden tidak mau mengangkatnya itu juga hak kepala negara," ujar Sodik. 

Hanya saja, pihaknya membatah bila mereka meminta jatah tiga menteri. Menurut Sodik, bila Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menganggap baik konsep ketahanan pangan dan energi yang diusulkan Gerindra, maka pihaknya mempersilakan konsep tersebut untuk dipakai pemerintah, meski pihak penguasa tidak memasukan kader Gerindra ke dalam kabinet.

Saat ditanya mengenai nama-mana calon menteri yang disiapkan untuk masuk ke pusaran kekuasaan Jokowi di periode kedua, Sodik tidak bersedia menyebutkan identitas yang diusulkan tersebut.***


Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X