Minggu, 8 Desember 2019

Ranitidin Baru Ditarik, BPOM Dinilai Lambat

- 8 Oktober 2019, 11:03 WIB
ILUSTRASI.*/DOK PR

BANDUNG, (PR).- Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia Jawa Barat (Jabar), Banten, dan DKI Jakarta, menilai bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lambat dalam menarik peredaran obat asam lambung ranitidin. Apalagi, Singapura sudah lebih dulu melarang delapan jenis obat yang mengandung ranitidin.

"Dengan baru dihentikannya peredaran obat asam lambung ranitidin membuktikan bahwa negara tidak optimal hadir dalam melindungi konsumen dan mengawasi kesehatan masyarakat," ujarnya, di Bandung, Selasa, 8 Oktober 2019.

Menurut Firman, dalam kasus tersebut, seharusnya pemerintah bertindak segera setelah negara lain menarik peredaran ranitidin. Ia mengatakan, untuk kasus kesehatan, tidak ada alasan "biar lambat asal selamat".

"Ini sungguh mengecewakan konsumen," ujar Firman yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Konsumen Indonesia dan Ketua Asosiasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jabar tersebut.

Ia mengatakan, sesuai sesuai amanat konstitusi, negara wajib hadir untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat. Rakyat itulah yang merupakan konsumen berbagai barang maupun jasa

"Konsumen adalah kekuatan besar bagi suatu negara dalam membangun perekonomian. Negara yang tidak hadir dalam melindungi konsumen, ibarat menunggu bom waktu," tutur Firman.

Ia menyatakan, bukan kali ini saja negara tidak hadir dalam melindungi konsumen di Indonesia. Kondisi serupa terjadi pada kasus peredaran vaksin palsu yang baru terungkap setelah 13 tahun beredar.

"Begitu juga pada kasus albothil, mi Samyang, juga visotin DS," tuturnya.


Halaman:

Editor: Vebertina Manihuruk

Tags

Komentar

Terkini

X