Minggu, 8 Desember 2019

Wajah Milenial Belum Tentu Mampu Perbaiki Kinerja DPR RI

- 2 Oktober 2019, 06:44 WIB
ANGGOTA DPR periode 2019-2024 diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019. Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya pada pelantikan tersebut.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Pengamat politik dari Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA mengatakan, rakyat harus siap kecewa dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024. Meskipun banyak muka baru dan berusia muda atau milenial, hal itu belum tentu akan memperbaiki kinerja lembaga wakil rakyat selama ini.

Oleh karena itu, lembaga wakil rakyat ini harus selalu dikawal oleh kekuatan civil society. "Saya melihat di saat masa akhir jabatan anggota yang lama dan di masa awal anggota yang baru ditandai oleh demo yang cukup besar. Ini ironis ya. Kalau tidak keyakinan kinerja akan membaik, karena tidak bisa menjalankan fungsi maka klimaksnya bisa seperti tahun 1998," ujar Siti Zuhro saat dihubungi "PR" Online di Jakarta, Senin 1 Oktober 2019.

"Apakah DPR yang baru akan bisa mengangkat citra yang lebih baik dari sebelumnya dan mampu meningkatkan kinerja? Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan lama yang muncul lagi di saat pelantikan. Berdasarkan kajian LIPI tahun 2004, 2009, 2014, saat pelantikan, pertanyaan itu muncul karena berharap DPR bisa lebih baik. Tapi nyatanya gitu-gitu aja," kata Siti Zuhro.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menyatakan hal senada. "Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jika anggota DPR yang baru dilantik cukup banyak pendatang baru, maka untuk sampai pada kinerja yang baik mereka membutuhkan waktu. Oleh karenanya belum nampak keyakinan yang kuat bahwa mereka mampu meningkatkan kinerja, apalagi ditengah meluasnya public distrust terhadap DPR RI," ujarnya.

Mencermati kinerja DPR sebelumnya yang rapotnya merah, lanjut Ubedilah, maka ada hal yang krusial harus diperbaiki yaitu soal integritas, kapabilitas, dan profesionalitas. Sebab periode sebelumnya elit politisi partai di DPR hampir semuanya tersangkut kasus korupsi. Kemampuan dalam memproduksi umdang-undang juga lemah.

Dia menambahkan, ketika partai berkuasa dominan menguasai DPR seharusnya peran check and balances tetap berjalan normal, fungsi pengawasan harus tetap berjalan, sebab anggota DPR adalah wakil rakyat bukan wakil pemerintah. "Tetapi jika fungsi pengawasan tidak berjalan berarti anggota DPR telah menghianati konstituennya. Ini bisa memperparah public distrust terhadap DPR periode 2019-2024," tuturnya.

Siti Zuhro mengatakan, komposisi anggota DPR yang baru ini adalah 289 wajah lama atau petahana, 286 merupakan wajah baru  dan banyak yang milenial membersitkan harapan untuk bisa lebih baik. "Ekspektasi masyarakat besar sekali tapi siap-siap nanti endingnya hanya kekecewaan," ujarnya.

Dia melihat dari proses awal hingga terpilih, tidak terbangun kultur baru yang berorientasi dapat menjalankan fungsi sebagai representasi wakil rakyat. Hal itu akibat uang yang besar lebih banyak digunakan untuk meraih dukungan, vote buying bisa dilihat dimana-mana.  


Halaman:

Editor: anef

Tags

Komentar

Terkini

X