Kamis, 27 Februari 2020

KPU Minta DPR Buat UU Larang Koruptor Jadi Caleg

- 26 September 2019, 21:13 WIB
Korupsi.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum meminta DPR memasukkan larangan mantan koruptor mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif ke dalam Undang Undang Pemilu.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Arief Budiman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 26 September 2019.

Menurut Arief Budiman, selama ini larangan mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilihan anggota legislatif hanya ada di Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Namun pada pelaksanaannya, PKPU kalah di Mahkamah Konstitusi karena UU Pemilu tidak mengatur hal itu.

Meski 575 caleg yang lolos pada Pileg 2019 tak satu pun yang menyandang predikat mantan koruptor, Arief Budiman menilai masuknya poin ini ke UU akan semakin menguatkan contoh baik.

"Kami mengusulkan larangan mantan napi korupsi diatur dalam UU, kalau di PKPU saja, nanti kalah lagi (di MK)," kata Arief Budiman dalam rapat.

Selain masuknya poin larangan koruptor mencalonkan diri, Arief Budiman juga mengusulkan Sistem Informasi Partai Politik masuk ke UU. Alasannya, karena sistem yang digunakan pada Pemilu 2019 mampu membuat pendataan parpol semakin mudah dan sebuah langkah baik menuju partai modern.

"Nanti tidak manual lagi, tapi parpol tinggal melakukan pembaruan data secara berkelanjutan sehingga kalau pemilu tidak perlu ada data baru, tinggal pemperbarui per tanggal sekian," ucap dia.

Hal lain yang diusulkan KPU dalam rapat adalah tidak ada lagi penyediaan Alat Peraga Kampanye oleh KPU karena pertimbangan efisiensi. Selain itu, kewajiban kepengurusan parpol diisi 30 persen perempuan tidak hanya untuk DPP tapi juga hingga ke daerah.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X