Rabu, 19 Februari 2020

DPR Mulai Bahas Pemindahan Ibu Kota Negara, Fraksi Nasdem Singgung Potensi Kegagalan

- 26 September 2019, 20:41 WIB
FOTO aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 28 Agustus 2019. Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru. */ANTARA

JAKARTA, (PR).- Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke pulau Kalimantan mulai dibahas di parlemen. Fraksi Partai Nasdem DPR yang mendukung rencana dan implementasi pemindahan ibu kota menilai berbagai perencanaan dan tahapan yang telah dilakukan pemerintah harus terus dikomunikasikan dengan DPR sebagai mitra kerjanya.

Sekjen DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menyebut, Fraksi Partai Nasdem di DPR sebagai mitra pemerintah akan memberi kritik ke dalam. Kritik yang mereka hadirkan, kata Johnny, bukan keluar menjadi wacana negatif.

"Meski demikian, Nasdem akan tetap kritis untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol agar proses pelaksanaan pemindahan ibu kota dapat berjalan sesuai harapan masyarakat," kata Johnny yang juga anggota Pansus Ibu Kota Baru dalam FGD Pemindahan Ibu kota di Fraksi Nasdem, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 26 September 2019.

Menurut Johnny, pemindahan ibu kota tak semuanya berjalan lancar. Ada yang gagal dan ada yang berhasil. "Pemerintah harus melihat perencanaan dan praktik pemindahan ibu kota yang telah dilakukan di berbagai negara dunia secara komprehensif,” ucap dia.

Dampak Jakartasentris

Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro yang jadi pembicara dalam FGD itu mengatakan, dia terus melakukan berbagai kajian dalam dua tahun terakhir.

Berbagai temuan menunjukkan bahwa pembangunan Jakartasentris telah membuat tidak meratanya kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB nasional.

“Ini terjadi karena sekira 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa dan pembangunan sejak Indonesia merdeka terkonsentrasi di Jawa,” kata Bambang.

Sementara itu, kata Bambang, alasan teknis tata kota sudah ditemukan adanya penurunan daya dukung air dan lahan. Krisis ketersediaan air di Jawa, terjadi terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X