Minggu, 8 Desember 2019

BJ Habibie Dinobatkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Pers Indonesia

- 24 September 2019, 21:37 WIB
KETUA Harian SPS, Januar P Ruswita menyerahkan plakat penganugerahan kepada Direktur Eksekutif Habibie Center, Hadi Kuncoro di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin 23 September 2019. SPS menganugerahi presiden ke-3 RI mendiang BJ Habibie sebagai Pahlawan Kemerdekaan Pers Indonesia.*/DHITA SEFTIAWAN/PR***

JAKARTA, (PR).- Serikat Perusahaan Pers Pusat menganugerahkan Pahlawan Kemerdekaan Pers Indonesia kepada mendiang Bacharuddin Jusuf Habibie. Presiden ke-3 Republik Indonesia itu dianggap sangat berjasa karena menandatangani UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pada 23 September 20 tahun lalu.

“Kami atas nama keluarga besar BJ Habibie mengucapkan banyak terima kasih kepada insan pers. Sungguh suatu kehormatan bahwa SPS pusat menganugerahkan gelar ini kepada bapak Habibie. Penghargaan ini untuk seluruh bangsa Indonesia yang senantiasa mengehendaki adanya kebebasan pers dalam mengawal demokrasi,” ujar Direktur Eksekutif Habibie Center, Hadi Kuncoro di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin 23 September 2019.

Penganugerahan tersebut diberikan bertepatan dengan seminar Dua Dekade UU Pers dan Masa Depan Industri Pers Indonesia. Hadi menuturkan, kebebasan pers harus tetap dijaga oleh masyarakat dan pemerintah selama Indonesia masih menerapkan paham demokratis dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

“Pers diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam iklim demokrasi. Pers juga merupakan wahana bagi warga negara untuk berekspresi dan mencari informasi yang benar. Pers pilar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semoga pers di Indonesia hadir sepanjang masa,” ujarnya.

Saat menjabat sebagai presiden ke-3 menggantikan Soeharto, Habibie memang langsung melakukan beberapa terobosan dengan mengubah, menghapus dan menerbitkan UU baru yang pro reformasi. Di antaranya, UU tentang Pers yang merupakan pengganti UU Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers.

Ketua Harian SPS Januar P Ruswita menuturkan, Habibie adalah orang yang mengerti tentang inti dari demokrasi. Yakni, membuka pintu seluas-luasnya untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Dan pers berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap pemerintah. Dalam iklim demokrasi, pers berperan sangat penting dan harus independen. Membela kebenaran, bukan memberitakan pembenaran,” katanya.  

Mantan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Bambang Harymurti mengatakan bahwa UU tahun 1966 sangat mengekang pers dan kerap dijadikan landasan oleh pemerintah untuk membredel lembaga pers. “UU Pers tahun 1999 ini satu-satunya di dunia yang menegaskan jika ada pembredelan terancam pidana penjara 2 tahun dan denda hingga Rp 500 juta. Inilah hebatnya Habibie yang membuka seluas-luasnya keran demokrasi,” kata Bambang.

Ia menegaskan, penyematan pahlawan kemerdekaan pers kepada BJ Habibie sangat tepat mengingat jasanya yang besar dan fundamental terhadap keberlangsungan pers. “Dengan adanya UU Pers ini, tidak ada alasan penyensoran oleh siapapun. Baik atasannya wartawan atau pun pemerintah. Dengan catatan, kerja wartawan harus memihak kepada kebenaran dan kepentingan masyarakat luas,” katanya.***



Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Tags

Komentar

Terkini

X