Kamis, 5 Desember 2019

DPR Bahas Penundaan RKUHP, Bambang Soesatyo Ungkap Sikap Semua Fraksi

- 23 September 2019, 07:01 WIB
ILUSTRASI.*/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Ketua DPR Bambang Soesatyo siap membawa keputusan Presiden Joko Widodo terkait RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin 23 September 2019.

Hal itu dilakukan menanggapi permintaan Istana terkait penundaan pembahasan dan pengesahan RKUHP mengingat masukan dan keberatan sejumlah pihak.

Bambang Soesatyo menuturkan, langkah penundaan menjadi bukti bahwa DPR mau menyerap aspirasi publik yang keberatan RKUHP segera disahkan. Bambang Soesatyo mengklaim semua fraksi di DPR akan mempunyai sikap sama.

“Saya sendiri sudah berbicara dengan beberapa pimpinan fraksi di DPR untuk membahas penundaan itu dalam rapat Bamus," kata dia.

Sebelumnya, pengambilan keputusan tingkat I sudah dilakukan Kamis 19 September 2019 di DPR bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Proses yang harus dilalui tinggal ketok palu di sidang paripurna untuk pengesahan yang rencananya digelar Selasa 24 September. Bambang Soesatyo mengatakan, pada Rapat Bamus, seluruh pimpinan fraksi setuju menunda. Maka, pembahasan akan dilanjutkan dengan membahas kembali pasal-pasal yang dianggap kontroversial.

"Kemarin kami sudah menerima masukan dari perwakilan adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan DPR terkait penyempurnaan RUU KUHP. Masih ada beberapa pasal yang dinilai kontroversial," ucap dia.

Beberapa pasal yang dianggap bermasalah di antaranya pasal mengenai kumpul kebo, pasal-pasal yang dinilai menghambat kebebasan pers, dan pasal penghinaan terhadap kepala negara. 

Bambang Soesatyo mengakui adanya kesulitan dalam perumusan pasal-pasal RKUHP. Bukan saja karena undang-undang itu peninggalan zaman kolonial Hindia-Belanda, tetapi juga dia mengklaim menerima sejumlah tekanan.***



Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

X