Revisi UU Dinilai Membuat KPK Jadi Subordinatif

- 21 September 2019, 07:26 WIB
ANGGOTA Wadah Pegawai KPK membawa nisan bertuliskan RIP KPK saat melakukan aksi di gedung KPK Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Wadah Pegawai KPK dan Koalasi Masyarakat Anti Korupsi melakukan malam renungan bertajuk

BANDUNG, (PR)..- Dampak terburuk Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan DPR telah membuat KPK menjadi lembaga yang subordinatif dari lembaga penegak hukum yang ada. KPK kehilangan independensinya dalam memberantas korupsi.

Pengajar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan, independensi itu bisa dilihar dari beberapa dimensi. Pertama, dari kewenangan KPK merekrut penyelidik dan penyidik sendiri.

"Di revisi itu KPK tetap boleh merekrut sendiri, tapi itu urutan terakhir. Intinya penyelidik dan penyidik tetap dari polisi dan jaksa. Kalau kurang, baru boleh merekrut sendiri," katanya saat menjadi pembicara di Diskusi Publik Quo Vadis KPK yang diselenggarakan FH Unpar di Gedung Rektorat Unpar, Jalan Ciumbuleuit, Jumat, 20 September 2019.

Dengan status pegawai KPK yang diubah menjadi ASN, juga akan menimbulkan penafsiran lain pada status penyidiknya. "Kalau ditafsirkan sebagai PPNS, diatur di KUHAP bahwa PPNS berada di bawah koordinasi penyidik Polri," katanya.

Kedua, pembentukan Dewan Pengawas. Pada salah satu pasal di UU hasil revisi itu, terdapat pasal yang menyebut kriteria anggota Dewan Pengawas bisa berasal dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat. Artinya, polisi, jaksa, dan hakim bisa mengisi Dewan Pengawas.

loading...

Dewan Pengawas yang memegang kendali untuk mengizinkan atau tidak upaya penyadapan, penyitaan, maupun penggeledahan. Hal itu rentan menganggalkan upaya penanganan korupsi. "Semakin besar kemungkinan kebocoran, tingkat keberhasilan makin kecil," ujarnya.

KPK">Revisi UU KPK juga memberi kewenangan KPK untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Padahal KPK didesain tidak mengenal SP3 karena SP3 kerap diperjualbelikan. Dengan tidak adanya SP3, tidak ada upaya untuk menghentikan kasus melalui jual beli SP3.

"Keuntungannya, pegawai jadi tidak pernah ditawari juga tidak diancam karena mengusut kasus tertentu sebab korupsi itu white colar criminal yang punya power apa saja. Sekarang benteng yang menyelamatkan KPK itu tidak ada lagi," tuturnya.

Dengan kondisi itu, KPK telah kehilangan independensinya. "KPK menjadi subordinatif dari lembaga penegak hukum yang ada. Ini yang paling buruk, jadi tidak independen," kata Pohan.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X