Jumat, 5 Juni 2020

Penundaan RKUHP Harus Dikawal

- 21 September 2019, 06:21 WIB
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 September 2019. Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Lembaga Swadaya Masyarakat, Institute for Criminal Justice Reform mengapresiasi langkah yang diambil Presiden terkait RKUHP. Direktur Eksekutif ICJR menilai langkah ini adalah sebuah langkah yang tepat mengingat dalam draft RKUHP yang ada sekarang masih perlu dibahas dan terus diperbaiki.

“Terhadap hal tersebut, ICJR mendorong Presiden untuk segera membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat: akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat serta masyarakat sipil,” kata Anggara kepada “PR”, Jumat, 20 September 2019.

Menurut dia, Keberadaan Komite tersebut, penting untuk dapat menjaga kebijakan hukum pidana yang dibuat di dalam Pemerintahan. Dengan begitu, kebijakan akan selalu sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

“Tentunya dibahas secara komprehensif yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat,” ucap dia.

Senada dengan ICJR, peneliti LIPI Wahyudi Akmaliyah menyebut pada satu sisi langkah menunda RKUHP harus disambut positif. Meskipun kondisi ini harus diberikan catatan, mengingat sebenarnya ini persoalan yang bukan bagian dari kepentingan dari kedua belah pihak tersebut sebagai bagian dari negosiasi politik.

“Di sini, selain memang harus melakukan mobilisasi dengan turun ke jalan untuk menentang itu, terus menyuarakan dan kritis di media sosial juga penting,” ucap dia.

Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Azriana menilai penundaan RKUHP memang sebuah keharusan. Pasalnya perlu penelitian lebih komprehensif pada setiap pasal yang berpotensi mengkriminalkan perempuan, kelompok rentan dan mengebiri demokrasi.

“Membuka ruang dialog publik yang komprehensif dan kondusif sebelum melangsungkan rapat paripurna, mengingat RUU KUHP ditujukan untuk memberi manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan permasalahan baru termasuk overkriminalisasi dan peminggiran kelompok rentan,” ucap dia.

Elite juga perlu memastikan tujuan pengaturan hukum pidana memberikan kesejahteraan dan pelindungan pada seluruh rakyat Indonesia terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya sambil mendengar masukan-masukan prinsipil dari lembaga HAM dan melakukan perbaikan-perbaikan pada draft RUU KUHP sebagaimana yang disarankan.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X