MUI Apresiasi Revisi Permendag tentang Ekspor Impor Daging Hewan

- 18 September 2019, 11:02 WIB
FOTO ilustrasi pedagang daging./*DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Revisi tersebut dilakukan guna mengakomodasi masuknya satu pasal tambahan terkait pemenuhan kewajiban persyaratan halal bagi produk hewan impor ke dalam negeri. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemangku kepentingan lainnya mengapresiasi perubahan ini. Apa yang dilakukan Mendag Enggartiasto Lukita dan jajarannya menegaskan peraturan agar tak multitafsir adalah hal baik. Perubahan itu dinilai perlu dilakukan meski sudah merujuk ke Permentan yang menyatakan persoalan wajib halal.

"Tentu akan lebih bagus Permendag direvisi dengan melihat sosial dan budaya orang Indonesia, menginginkan konsumsi daging yang halal. Budaya di Indonesia, produk terutama makanan yang tidak disertai dengan logo halal, dirasa tidak jelas kehalalannya. Sebagai konsumen Muslim tentu tidak mau membeli," ujar Direktur LPPOM Majelis Ulama Indonesia dan Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat Lukmanul Hakim dalam keterangan di Jakarta, Selasa 17 September 2019.

Ia mengatakan, Permendag yang tidak mensyaratkan halal memang bisa menimbulkan multitafsir atau penafsiran ganda. Meskipun sebelum diberi izin impor, sudah ada syarat halal direkomendasi impor Kementerian Pertanian.

Lukmanul pun menyarankan Kemendag memasukkan secara eksplisit syarat halal dalam impor hewan dan produk turunannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan itu. 

loading...

"Pandangan kami di MUI, peraturan itu tidak berdiri sendiri, memang benar izin prinsip dari Kementan terkait impor produk hewan dan turunannya harus aman, sehat, utuh, dan halal, atau konsep ASUH. Sehingga Permendag harus juga sejalan dengan itu, lebih banyak manfaatnya lah daripada mudharat kalau ditegaskan unsur halal di situ," ujarnya.

Mendag Enggartiasto Lukita, menegaskan, bukan berarti produk-produk hewan tanpa label halal bisa tembus masuk ke pasar tanah air.

Ketentuan halal sudah diatur di Peraturan Menteri Pertanian. Dalam proses pemberian rekomendasi, Kementerian Pertanian akan memastikan produk yang akan didatangkan dari luar negeri sudah memiliki sertifikat halal. 

Enggar menjelaskan, Kemendag telah mengoreksi peraturan tersebut, yaitu dengan menambah poin persyaratan dan rekomendasi dari Kementan yang mewajibkan halal.

Halaman:

Editor: ella yuniaperdani


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X