Senin, 24 Februari 2020

Tari Sakral Bali Dilarang Dipentaskan untuk Tujuan Komersil

- 17 September 2019, 14:15 WIB
PENARI mementaskan fragmen Garuda Wisnu Ballet di panggung amphitheater kompleks wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kuta Selatan, Bali, Kamis, 29 Agustus 2019. Pementasan sendratari tersebut menceritakan kisah Garuda dan Dewa Wisnu.*/ANTARA

DENPASAR, (PR).- Tari Barong Ket dan sejumlah tari sakral lainnya dari Bali kini dilarang untuk dipentaskan atau dipertontonkan di hotel-hotel atau tujuan komersial lainnya, terlebih untuk pemecahan rekor MURI. Larangan tersebut, seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama tentang Penguatan dan Pelindungan Tari Sakral Bali.

"Tari sakral tidak boleh dipentaskan di sembarang tempat, apalagi digunakan di hotel, apalagi untuk mendapatkan rekor MURI. Menurut saya ini sudah desakralisasi, bergeser jauh. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut yang akhirnya akan merusak seni dan tatanan yang kita miliki, yang diwariskan para leluhur," kata Gubernur Bali Wayan Koster usai acara penandatanganan Keputusan Bersama tentang Penguatan dan Pelindungan Tari Sakral Bali di Kediaman Jayasabha, Denpasar, Selasa, 17 September 2019, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Keputusan Bersama tersebut ditandatangani oleh Ketua PHDI Provinsi Bali Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Bali Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, Ketua Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibya) Bali Prof Dr I Made Bandem, Kepala Dinas Kebudayaan Bali I Wayan Adnyana, dan Rektor ISI Denpasar Prof Dr I Gede Arya Sugiartha. Dalam Keputusan Bersama itu Gubernur Bali Wayan Koster ikut menandatangani sebagai unsur yang mengetahui.

Menurut Koster, sebenarnya berbagai kesenian di Bali bukanlah seni yang biasa, tetapi seni yang berakar dari karya yang dibuat untuk kepentingan upacara agama maupun adat, dan itu telah menjadi kelebihan Bali. Ritual keagamaan di Bali juga dijalankan dengan tradisi, adat istiadat, serta diisi dengan berbagai unsur seni seperti gamelan dan tariannya.

"Dalam perjalanannya saya melihat fenomena banyak seni-seni tari sakral yang mulai bergeser, yang dipentaskan, dipertontonkan tidak pada tempatnya. Itu akan menurunkan kesakralannya, merusak tatanan seni itu sendiri," ucap Koster.

Oleh karena itu, dengan adanya keputusan bersama ini, lanjut Koster, sebagai upaya untuk mempertegas agar masyarakat Bali mengetahui mana yang termasuk tari sakral yang harus dijaga bersama-sama kesakralannya secara utuh dan mana tari sebagai karya kreatif yang boleh dipertontonkan di luar kepentingan upacara.

"Tetapi jangan diartikan ini cara untuk membatasi atau mengekang dalam berkesenian, sama sekali tidak. ISI Denpasar, sanggar-sanggar seni, sekaa-sekaa (kelompok seni-red) yang ada dimana-mana, sangat didorong untuk terus berkreasi, menciptakan satu karya seni. Boleh berbasis pada seni tradisi, seni sakral, tetapi tentu berbeda dalam garapan dan kemasannya," ucapnya.

Koster mengatakan dalam Keputusan Bersama tersebut memang tidak berisikan sanksi karena bukan merupakan peraturan. "Jadi, saya kira satu cara hidup tertib tidak harus melalui sanksi, tetapi bentuk kesadaran kita bersama karena kepentingan kita untuk melindungi tari sakral," kata mantan anggota DPR RI tiga periode itu.

Pihaknya juga akan menyiapkan perda dan pergub untuk menindaklanjuti keputusan bersama tersebut, namun sebelum terbitnya regulasi tersebut akan dilakukan sosialisasi oleh pihak terkait seperti Listibya, ISI Denpasar, PHDI, Majelis Desa Adat dan Dinas Kebudayaan.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X