Senin, 20 Januari 2020

Hampir Seluruh Capim KPK Sepakati Revisi

- 13 September 2019, 08:15 WIB
SELEMBAR kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 10 September 2019. Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).-  Momen pemilihan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode ke depan menjadi sorotan. Bukan hanya karena 10 calon pimpinan yang didaulat Panitia Seleksi kemudian diserahkan ke Istana lalu DPR, tetapi juga wacana legislatif untuk merevisi UU 30/2002 tentang KPK yang dianggap memengaruhi proses pemilihan Capim nanti.

Kekhawatiran ini mungkin tak berlebihan karena dalam proses uji kepatutan dan kelayakan, pandangan calon pada revisi UU KPK pun kerap disinggung.

Dalam dua hari fit and proper test yang dimulai sejak Rabu hingga Kamis, 11-12 September 2019, setidaknya sembilan dari 10 capim KPK menyetujui revisi UU KPK. Meski masing-masing memiliki batasannya sendiri-sendiri namun hampir seluruhnya sepakat pada perlunya Surat Penghentian Penyidikan, keberadaan Dewan Pengawas, dan perlunya status Aparatur Sipil Negara untuk pegawai KPK.

Pada uji kepatutan dan kelayakan hari kedua, Kamis, 12 September 2019, Capim KPK Johanis Tanak misalnya, menilai perlunya lembaga pengawasan di tubuh KPK. Menurut dia, pengawasan internal saja tidak cukup karena mungkin tidak objektif. Sementara pengawas ekternal bisa melakukan tindakan hukum jika tegurannya tidak dipenuhi.

"Pengawasan eksternal yang sudah diterapkan di lembaga Kejaksaan. Sehingga, bila ada jaksa yang indisipliner, maka pengawas eksternal bisa mengambil tindakan hukum. Sudah banyak yang dihukum, termasuk dalam tindak pidana korupsi," kata Johanis Tanak.

Johanis juga satu suara terkait perlunya SP3. Seperti pernyataan Capim Nurul Ghufron yang diuji di hari pertama, Rabu, 11 September 2019, Johanis menilai, SP3 adalah keniscayaan mengingat proses hukum yang dilakukan masih sangat mungkin terjadi kesalahan.

"Menurut hemat saya, SP3 ini memang diperlukan karena pertama manusia tidak luput dari kekhilafan. Jadikan kalau tak cukup alat bukti harus dilimpahkan, dan (bila) kurang mampu untuk meyakinkan hakim sehingga hakim bisa memutus satu perkara dan menghukum bersangkutan maka ini memang diperlukan SP3," kata Johanis.

Capim KPK Nawawi Pomolango menilai perlunya KPK memberi SP3 agar tersangka yang kasusnya cenderung jalan di tempat jadi memiliki kepastian hukum. Meski begitu dia menampik kalau hal ini dianggap membuat tindak pidana korupsi tak lagi menjadi tindak kriminal luar biasa. Menurut dia, jika sewaktu-waktu KPK menemukan bukti baru atas tersangka yang kasusnya sudah di SP3, maka bukan tidak mungkin tersangka itu dijerat lagi.

"Ini berirama dengan azas kepastian hukum. Seseorang harus diberikan kepastian hukum keadilan. Jangan sampai (status hukumnya) digantung sampai (tersangka) meninggal dunia," ucap dia.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X