Senin, 20 Januari 2020

Penghasilan di Bawah Rp8 Juta, Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik

- 11 September 2019, 20:26 WIB
ILUSTRASI bpjs.*/ DOK. PIKIRAN RAKYAT

JAKARTA, (PR).- Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menyatakan, penyesuaian harga iuran bagi buruh dan pemberi kerja hanya berlaku untuk mereka yang berpenghasilan Rp8-12 juta. Sementara, iuran masyarakat miskin dan tidak mampu tetap ditanggung pemerintah melalui APBN dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dijamin iurannya oleh APBD.

Ia mengatakan, penyesuaian harga iuran dipastikan berlaku pada Januari 2020. Menurut dia, pemerintah harus melakukan penyesuaian harga iuran karena selama ini iuran yang ditetapkan belum sesuai dengan penghitungan aktuaria. Kondisi tersebut mengakibatkan kas BPJS selalu defisit setiap tahun.

"Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak. Penyesuaian tarif iuran dilakukan sebagai upaya memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjalan berkesinambungan," kata Fachmi di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu, 11 September 2019.

Fachmi mengatakan, jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap terjadi. Langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa iuran program jaminan kesehatan sosial disesuaikan paling lama dua tahun sekali.

Ia menuturkan, selama ini, besaran nominal iuran yang berlaku tidak sebesar yang seharusnya ditanggung masyarakat, karena sebagian sudah ditanggung pemerintah. Selain itu, besaran iuran yang baru pun masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

Ia mengatakan, besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS. Utamanya, ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan.

“Untuk iuran peserta mandiri kelas 3, sebenarnya tidak sampai Rp2.000 per hari. Hampir sama seperti bayar parkir motor per jam di mal. Sama juga seperti ke kamar kecil di tempat-tempat umum. Bahkan, untuk peserta mandiri kelas 1, iurannya kurang lebih Rp5.000 per hari. Bandingkan dengan buat beli rokok per hari yang bisa menghabiskan lebih dari Rp5.000. Beli kopi di kafe sudah pasti lebih dari Rp5.000,” ujar Fachmi.

Lebih 98 juta peserta JKN-KIS ditanggung negara

Ia menolak opini yang menilai negara tidak hadir untuk mengurus kesehatan masyarakat. Pasalnya, sekitar 98,6 juta peserta JKN-KIS sepenuhnya ditanggung APBN dan APBD.

Halaman:

Editor: Vebertina Manihuruk

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X