Pembatalan PPKM level 3 Saat Nataru Bisa Bikin Masyarakat Bingung

- 8 Desember 2021, 19:26 WIB
Kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa 7 Desember 2021. Pemerintah resmi membatalkan kebijakan penerapan PPKM level 3 yang rencananya diterapkan di masa Natal dan tahun baru dan akan mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku dengan tambahan pengetatan.
Kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa 7 Desember 2021. Pemerintah resmi membatalkan kebijakan penerapan PPKM level 3 yang rencananya diterapkan di masa Natal dan tahun baru dan akan mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku dengan tambahan pengetatan. /Antara/Rivan Awal Lingga

PIKIRAN RAKYAT - Peneliti Kebijakan Publik dari Lembaga Swadaya Masyarakat The Prakarsa, Eka Afrina Djamhari, menyayangkan pemerintah tak jadi menerapkan PPKM level 3 secara merata di Indonesia.

“Pada dasarnya, ini sangat disayangkan karena seharusnya kebijakan itu betul-betul bisa membatasi orang saat Natal dan tahun baru. Meski memang alasan atau pandangan dari pemerintah adalah itu tidak bisa diterapkan semua karena sesuai dengan levelnya,” kata Eka, Rabu 8 Desember 2021.

Dia sangat menyayangkan pembatalan kebijakan tersebut karena perbaikan pengendalian Covid-19 di Indonesia saat ini belum bisa disebut terkendali dan signifikan.

Hal itu disebabkan belum ada negara lain seperti di Eropa, yang bisa mengakui negaranya telah maksimal mengendalikan pandemi akibat persebaran virus yang masih ada dan nyata.

Baca Juga: Tegur Tetangga yang Karaoke dengan Volume Kencang, Bidan di Padang Disiram Air Panas

Baca Juga: Daftar Barang Bukti Siskaeee: Ada Rambut Palsu hingga Cambuk

Padahal, penerapan PPKM level 3 secara merata, kata dia, dirasa efektif khususnya dalam mencegah penyebaran virus di suatu wilayah akibat mobilitas penduduk dari daerah padat ke daerah-daerah yang minim kasus positif Covid-19. Sehingga, perlu ada antisipasi lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Selain itu, karena vaksinasi yang masuk ke Indonesia masih terbatas dan menimbulkan pertanyaan apakah capaian vaksinasi Covid-19 sudah meningkatkan imunitas masyarakat.

“Jumlah vaksinasi yang masuk ke Indonesia itu juga masih terbatas. Apalagi vaksinasi di luar Jawa dan Bali. Jadi, itu masih harus dimaksimalkan,” kata dia seperti dilaporkan Antara.

Dia juga mengatakan, meski kebijakan yang diambil pemerintah mengikuti perkembangan Covid-19, tidak seharusnya pemerintah mengumumkan atau mencabut kebijakan yang dibuat dalam waktu sangat cepat. Karena, dapat menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Sumber: Antara

Tags

Artikel Pilihan

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network