Selasa, 21 Januari 2020

Puso dan Gagal Panen Masih Ancam Ketahanan Pangan RI

- 1 September 2019, 20:55 WIB
ILUSTRASI kekeringan.*/GELAR GANDARASA/PR

JAKARTA, (PR).-  Ancaman gagal panen dan puso di tahun 2019 dinilai masih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pasalnya, panjangnya musim kemarau di tahun 2019 ini memberikan dampak berkurangnya luas lahan panen dan hasil produksi pertanian merosot. Selain itu,  jumlah produksi gabah atau beras pun diprediksi anjlok.

Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti agar pemerintah mewaspadai gagal panen hingga Desember mendatang. Di sisi lain, ancaman puso di tahun 2019 masih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya." Potensi luas panen tahun ini memang lebih rendah dari 2018, indikasinya seperti itu," ungkap Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, Hermanto kepada wartawan, akhir pekan.

Dengan data yang ada, dijelaskan, pemerintah perlu mewaspadai potensi gagal panen produksi pertanian untuk kisaran waktu sampai dengan Desember mendatang. BPS mengingatkan, ancaman turunnya produksi masih terjadi, mengingat belum berakhirnya musim kemarau.

Namun, dari pengamatan yang dilakukan melalui Kerangka Sampel Area (KSA), terdeteksi masih ada potensi pertanaman sampai Oktober, khususnya di daerah-daerah yang memiliki irigasi yang baik. "Puso juga lebih tinggi dari tahun lalu. Makanya, harus hati-hati di sisa bulan-bulan ke depan sampai Desember," ujarnya mengingatkan.

Sebelumnya, BPS  menyebut luas lahan baku sawah terus menurun. Menurut data luas lahan yang didapatkan dari Kerangka Sampel Area (KSA) menggunakan data hasil citra satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG), ada penurunan. Pada 2018 luas lahan ada 7,1 juta hektare. Padahal, pada 2017 masih 7,75 juta hektare.

Menguatkan data BPS, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan terdapat tujuh provinsi yang terdampak bencana kekeringan, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Empat kabupaten berstatus tanggap darurat, dan 32 kabupaten/kota berstatus siaga darurat.

Sistem pengairan

Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro membenarkan data yang disampaikan BPS. Ia mengatakan bahwa musim kemarau saat ini berdampak pada menurunnya produksi pertanian. Dikatakan, siklus musim kemarau harusnya dijadikan pengalaman dan pembelajaran bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem pengairan yang jauh lebih baik.

Menurut dia, pemerintah kurang memperhatikan pemeliharaan waduk-waduk dan saluran irigasi, sebagai penunjang utama dalam sektor pertanian.  "Ketika kita butuh air, justru kita tidak punya air. Maka saya usulkan kepada pemerintah, selain membangun waduk baru, waduk lama juga dipelihara. Sehingga bisa digunakan masyarakat di musim kemarau," katanya.

Di samping itu, dia juga meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan program subsidi kepada para petani. Menurutnya, selain subsidi, jaminan atau kepastian harga atas hasil panen menjadi suatu yang penting, karena terkait dengan kesejahteraan dan penghasilan para petani.

Halaman:

Editor: ella yuniaperdani

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X