Jumat, 17 Januari 2020

Lahan Ibu Kota Baru Berstatus Hutan Produksi, Ini Rencana KLHK

- 28 Agustus 2019, 12:37 WIB
PRESIDEN Joko Widodo berjalan seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.*/ANTARA

BALIKPAPAN, (PR).- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menargetkan kementeriannya dapat menyelesaikan KLHS dalam jangka waktu dua bulan ke depan.

Siti dalam keterangan tertulis yang diterima Antara, Rabu 28 Agustus 2019 mengatakan, untuk mempersiapkan hal tersebut pihaknya telah mulai melakukan kunjungan lapangan bersama tim, serta segera melakukan kajian antara kebijakan dan rencana-rencana, serta program-program berdasarkan kondisi lapangan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

Terkait lokasi yang menurut Presiden Joko Widodo berada di sekitar Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Siti menyampaikan walaupun belum ada lokasi spesifik yang disampaikan, namun dapat dipastikan bahwa kawasan di dua tempat yang disebutkan di atas merupakan kawasan hutan produksi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, alokasi terhadap hutan produksi juga ditetapkan berdasarkan analisis dan keperluan negara. Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 104 Tahun 2015, kawasan hutan produksi dapat berubah sesuai perencanaan dan alokasi yang dibutuhkan pemerintah.

“Hal ini berarti bahwa pemegang izin kawasan hutan produksi harus mengikuti dan menaati perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang merupakan bagian dari kewenangan ekstraktif negara. Serta yang terpenting dalam penyelenggaraan kewenangan ini adalah negara tidak bersifat sewenang-wenang,” kata Siti.

Ia juga menambahkan, karena status kawasan ini di kelola oleh pemegang izin, maka tidak ada kewajiban dari pemerintah untuk melakukan ganti rugi.

Kebakaran hutan

Sebagaimana diketahui bahwa Kalimantan memang memiliki riwayat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Siti mengakui bahwa kebakaran di 2019 ini memang lebih besar jumlahnya dibanding 2018, tapi jumlahnya terus menurun menjelang akhir bulan Agustus ini.

Siti menyatakan bahwa yang terpenting dari kejadian karhutla ini adalah pengelolaan penanggulangan sehingga memperkecil korban, baik materil dan nonmateril, apalagi manusia.

Halaman:

Editor: Gugum Rachmat Gumilar

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X