Kamis, 20 Februari 2020

Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Akan Ditetapkan Sepihak

- 27 Agustus 2019, 19:01 WIB
MASJID Agung Al Ikhlas di Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Senin 26 Agustus 2019. Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke sebagian Kabupaten Penajam Passer Utara dan ke sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Pemindahan bu kota negara akan ditetapkan pemerintah bersama dengan DPR. Pengumuman yang dilakukan Presiden Joko Widodo mengenai pemindahan ibu kota, Senin 26 Agustus 2019 dipandang sebagai langkah pemerintah dalam mencalonkan lokasi yang ideal untuk ibu kota.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, proses pemindahan ibu kota tidak akan dilakukan sepihak dari sisi pemerintah. Penetapan bersama itu DPR sekaligus mencerminkan bahwa proses pemindahan terlebih dahulu akan melewati kajian akademik sebagai landasan rancangan undang-undangnya. Setelah rampung, baru proses pembahasan di DPR dimulai.

“Masih ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Karena bagaimana pun (harus) diajukan ke DPR dulu. DPR dan pemerintah yang memutuskan bersama-sama,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019.

Dengan adanya target pemerintah yang akan melakukan perpindahan ibu kota pada 2024, Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan mengusahakan target itu tercapai. Menurut dia, pemindahan ibu kota ditempuh dengan proses panjang. Dengan adanya target 4 tahun lagi, tidak ada langkah lain kecuali mempercepat prosesnya.

“Ini juga langkah-langkahnya harus sesuai aturan. Kita ingin ibu kota yang baik, tentu perencanaannya juga harus baik an perlu dipertimbangkan dengan hati-hati,” katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan tahap-tahap pembangunan infrastruktur ibu kota di Kalimantan Timur setelah dilakukan penetapan. Pertama adalah mendesain kawasan. Ditargetkan desain diselesaikan sampai 2020.

Anggaran 19 persen

Kemudian pada 2020, direncanakan mulai pengerjaan konstruksi. Anggaran pengerjaan berasal dari APBN. Jokowi mengumumkan, akan ada 19 persen dana dari APBN yang akan digunakan untuk pemindahan ibu kota.

“Konstruksi kira-kira memakan waktu 3-4 tahun. Itu untuk selesaikan jalan, waduk, air, sanitasi, dan gedung-gedung,” kata Basuki Hadimuljono.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X