Jumat, 24 Januari 2020

Jusuf Kalla: Penerapan Kembali GBHN Bisa Berdampak pada Sistem Pemilu

- 20 Agustus 2019, 20:16 WIB
PRESIDEN Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wacana menerapkan kembali Garis Besar Haluan Negara bisa berimplikasi kepada sistem pemilihan umum langsung yang saat ini berlaku. Penerapan GBHN dianggapnya membuat calon presiden dan wakil presiden tidak bisa menyampaikan visi-misinya pada saat kampanye pemilu. 

Kaitan antara GBHN dan dampaknya terhadap sistem pemilihan langsung perlu dikaji lebih mendalam. "Kalau kita ada GBHN, presiden berkampanye apa? Di situ pertanyaannya," kata dia di kantornya, Selasa, 20 Agustus 2019. 

Menurut dia, GBHN memuat perencanaan dalam jangka waktu menengah, yakni 5 tahun. Bukan perencanaan dalam jangka panjang. Sementara saat ini, terdapat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan periode waktu yang sama, yakni 5 tahun.

RPJMN ini merupakan produk dari sistem pemilihan umum langsung, dimana presiden dan wakil presiden terpilih yang membuatnya. Sementara bila GBHN diterapkan, maka presiden dan wakil presiden terpilih hanya tinggal melaksanakan kebijakan yang sudah digariskan dalam GBHN.

Penerapan GBHN, menurut dia, juga bisa membuat masyarakat tidak bisa memilih langsung calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana halnya dalam pemilu langsung. Oleh sebab itu, ia menilai, yang harus dilakukan saat ini adalah menyingkronkan antara GBHN dengan sistem pemilu yang saat ini diterapkan. 

"Kalau pemilihan langsung, maka bagaimana menyingkronkan GBHN dengannya. Ini agak bertentangan. Jadi, harus disingkronkan," ujarnya. 

Jusuf  mengatakan, bila GBHN diterapkan, maka tidak akan ada RPJMN. "Kalau pilih GBHN, tidak ada RPJMN. Kalau mau RPJMN, maka (melalui) pemilihan umum langsung. Jadi, implikasinya di situ nanti," kata dia.  
 
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan, pembahasan mengenai amandemen terbatas UUD 45 yang terkait dengan GBHN akan dilakukan oleh pengurus MPR periode 2019-2024. Pembahasan GBHN tidak mungkin dilakukan oleh kepengurusan MPR periode 2014-2019. 

Namun demikian, pembahasan amandemen terbatas sudah dimulai sejak lama. MPR periode 2014-2019, katanya, sudah meninggalkan bahan amandemen terbatas itu untuk kepengurusan selanjutnya. 

"Kita meninggalkan bahan (untuk kepengurusan MPR 2019-2024). Bahannya sudah jadi. itu menjadi rekomendasi tentang perlunya amandemen. Hanya itu saja. Bahannya kita rekomendasikan untuk MPR yang akan datang. Semua sekarang sepakat," katanya di Istana Presiden, Sabtu, 17 Agustus 2019. 

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X