Jumat, 21 Februari 2020

KPK Harus Usut Program RIPH Bawang Putih Kementan

- 19 Agustus 2019, 14:40 WIB
SEORANG pedagang meladeni pembeli bawang putih di Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat 10 Mei 2019.*/HENDRO SUSILO HUSODO/PR

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pertanian telah menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sebanyak 603.000 ton bawang putih kepada 55 importir pada tahun ini. Namun, ternyata ada suap yang terjadi dalam impor bawang putih. Sejumlah kalangan mendesak KPK untuk menelisik dan mengaudit penerbitan RIPH oleh Kementan.

Ketua Asosiasi Holtikultura Anton Muslim Arbi mengatakan RIPH mengenai bawang putih yang menjerat anggota DPR RI Fraksi PDI-P I Nyoman Dhamantra, patut diselidiki lebih jauh. Kebijakan RIPH di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan) dinilainya rentan melahirkan pengusaha nakal yang akan mengambil jalur pintas untuk mengantongi rekomendasi dan mendapatkan perizinan nantinya.

Arbi pun mendorong KPK memberantas gabungan perusahaan sejenis yang bertujuan mengendalikan produksi, persaingan, dan harga, atau mafia kartel, khususnya terkait bawang putih di Kementan. Bukan tidak mungkin, kasus suap serupa Nyoman Dhamantra sering terjadi lantaran luputnya pengawasan penegak hukum.

"Kasus seperti ini kerap melibatkan pengusaha nakal dan oknum birokrat, sehingga penting sekali diselidiki, terutama yang merugikan masyarakat," ujarnya di Jakarta seperti dikutip dari laman Antara, Senin, 19 Agustus 2019.

Kewenangan Kemendag dan Kementan diakui sering tidak sinkron, terutama menyangkut izin Surat Persetujuan Import (SPI). Sebab sudah bermasalah sejak pengusaha tersebut mengurus surat rekomendasi di Kementan. 

Mengganggu iklim usaha

Di kesempatan lain, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan, pemberantasan praktek suap izin rekomendasi impor bawang putih harus dibedah KPK hingga ke akar-akarnya. Jika tidak, maka praktek jual beli perizinan ini akan terus terjadi.

"Cara KPK mengungkap menjadi obat mujarab bagi pemberantasan suap, sehingga proses perizinan kita lebih baik, jadi harus sampai akarnya, Harus dibongkar siapa yang terlibat. Jangan hanya di permukaan, Seringkali penegakan hukum kita tidak tuntas, masih banyak misteri, siapa yang ikut serta, turut membantu, dan aktor intelektualnya," ujarnya.

Suparji mengatakan, praktek suap di bidang pertanian dan ekonomi ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Suap perizinan ini, lanjutnya, juga menganggu perkembangan iklim usaha.

"Padahal sudah banyak kebijakan deregulasi, debirokratisasi, namun suap menyuap ini masih saja terjadi, artinya obat yang ada belum mujarab, diharap penegakan hukum yang berat bisa menjadi obat yang efektif," tuturnya. 

Halaman:

Editor: Eva Fahas

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X