Jumat, 21 Februari 2020

Copot Pejabat Eselon, Menteri Pertanian Dikritisi

- 13 Agustus 2019, 14:04 WIB
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) menunjukkan Day Old Chicken (DOC) siap ekspor saat kegiatan pelepasan ekspor komoditas unggulan Bali di kawasan kargo logistik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu, 7 Agustus 2019. Sejumlah komoditas unggulan Bali seperti Mangga, Daun Bawang, DOC, Jerami, Eceng Gondok dan kerajinan dari batok kelapa senilai Rp13,5 miliar tersebut diekspor ke sejumlah negara yaitu, Rusia, Swiss, Amerika Serikat, Turki, Australia, Hongkong, Taiwan dan Belanda.*/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot pejabat eselon II, III, dan IV di Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) yang terkait kebijakan impor bawang putih. Keputusan ini menyusul terungkapnya operasi tangkap tangan KPK kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus impor bawang putih.

Hanya saja, langkah mentan dianggap melanggar arahan presiden yang meminta menteri tak keluarkan kebijakan dan merombak jabatan strategis sampai Oktober 2019. Di saat sama, langkah ini juga melanggar perundangan.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai seorang menteri tidak boleh ada yang menolak atau melanggar perintah presiden. Dari segi tata negara, presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai otoritas untuk memberikan keputusan apapun yang dia pimpin.

"Dengan kata lain menteri harus tunduk dan patuh kepada perintah yang diberikan oleh presiden. Menteri tidak boleh bertindak di luar pengarahan presiden. Kalau faktanya seperti itu (mencopot eselon) saya kira bagusnya presiden memanggil menteri yang bersangkutan untuk mengetahui alasannya kenapa melanggar perintah," kata Margarito di Jakarta, seperti dikutip dari laman Antara, Selasa, 13 Agustus 2019.

Sikap Amran, kata dia, mengindikasikan jika menteri tidak patuh kepada presiden. Meski alasannya karena kasus di KPK, Amran tak bisa semena-mena. Apalagi, di Undang-Undang ASN harus ada pemeriksaan internal terlebih dahulu.

"Menteri tidak bisa asal main copot. Menteri ingin mencopot atau ingin menaiki seseorang pejabat harus didahulu oleh postur kinerja orang tersebut. (Kasus di KPK) Tetap saja alasan itu tidak bisa dijadikan dasar. Sekarang kalau ingin mencopot itu harus dengan alasan. Ada penilaian dahulu. Apakah pejabat yang dicopot itu sudah diperiksa terlebih dahulu oleh tim internal. Itu perintah UU ASN," ujar Margarito. 

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan setiap pergantian pejabat harus melalui seleksi. Namun terkait di Kementan, Presiden sudah melarang tidak ada pergantian pejabat. 

"Tetapi ini kasus yang di Kementan ini spesifik karena diduga korupsi. Terus, ada penggeledahan dan dicopot. Nah, menurut saya pencopotan itu juga harus tidak boleh terlalu tergesa-gesa, harus ada prasangka praduga tak bersalah," katanya.

Trubus melanjutkan, Mentan jangan serta merta mencopot bawahannya. Tetapi melalui proses pemanggilan dan kajian dulu. "Kalau seperti ini yang terjadi mentan itu berarti ada sesuatu yang ditutupi. Bisa saja menteri dalam hal ini ada pembelotan menutup diriya sendiri. Ada dugaan penyimpangan ke situ," katanya.

Halaman:

Editor: Eva Fahas

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X