Minggu, 15 Desember 2019

SMPN 1 Mancak Terancam Digembok, Kegiatan Belajar Terganggu

- 14 Agustus 2019, 06:57 WIB
ILUSTRASI gedung sekolah.*/DOK. KABAR BANTEN

SERANG,(PR).- Ahli waris lahan SMPN 1 Mancak Aris Rusman mengultimatum Pemerintah Kabupaten Serang agar memindahkan bangunan sekolah ke tanah milik pemkab di Kemang Desa Angsana, Kecamatan Mancak. Jika tidak dilakukan dirinya akan kembali menggembok sekolah tersebut, yang bakal mengganggu kegiatan belajar mengajar. 

"Saya kirim surat ultimatum tanggal 16 terakhir nanti saya tutup lagi. Surat sampai ke bupati hari ini. Ke Polres, Polsek, SMP dan camat kemarin," ujar ahli waris lahan SMPN 1 Mancak Aris Rusman kepada Kabar Banten, Selasa 13 Agustus 2019.

Aris mengatakan, surat tersebut meminta agar pemkab segera menggunakan lahan miliknya yang memiliki Akta Jual Beli (AJB) 81. "Ada AJB 81 yang harus dipakai, jadi ketika mau buka gerbang harus menempati tanah di Kemang, itu tahun 1981 dibeli sana dinas. Nanti saya tunjukkan pas penutupan," katanya. 

Ia mengatakan, ketika penutupan nanti pemkab diminta membuat pernyataan kapan akan menempati tanah tersebut. "Misal mau dipakai tahun depan, kita kasih waktu. Nanti gerbang bisa dibuka," katanya.

Aris menjelaskan, tanah yang dimaksud berada di Seberang SDN Kemang Desa Angsana Kecamatan Mancak. "Itu AJB nomor 20 tahun 1981 camatnya Halimi ada harga, dan jelas di sana untuk SMP 1 Mancak," ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya mengatakan, saat ini pihaknya masih terus berproses menyelesaikan masalah tanah tersebut. "Kemarin ada pertemuan dan sudah dilaporkan ke bupati. Itu ada rapat di sekretariat daerah terus dipimpin sama Asda 1 dan Asda 3, jadi semua unsur yang melakukan pertemuan di kecamatan melakukan pertemuan lagi untuk menentukan langkah berikutnya," ujarnya.

Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah ini harus ada kesabaran dan tidak bisa instan. "Kami berkirim surat, surat ini sedang menjawab lagi menjelaskan. Ini gimana sih, kalau minta sekarang harus sekarang enggak bisa Pemda mah semua harus terlibat," katanya.

Disinggung soal permintaan menempati lahan AJB 81, Asep mengatakan permintaan itu tidak beralasan. "Apa dasarnya dia seperti itu, kan legalitas tanah itu harus ada pengkajian benar-benar. Bangunan pemerintah itu harus dikaji benar-benar. Kalau saya melihat tidak punya alasan kalau mau pindahkan enggak gampang ada proses. Apa dasar pemindahan itu," ucapnya. kepada wartawan Kabar Banten, Dindin Hasanudin.***



Editor: anef

Tags

Komentar

Terkini

X