Minggu, 23 Februari 2020

Komisi I Minta Kemenlu Siapkan Opsi Bagi WNI di Hong Kong

- 13 Agustus 2019, 22:04 WIB
MASSA Aksi penolakan RUU ekstradisi di Hong Kong , tertidur saat melakukan aksi unjuk rasa di bandara Hong Kong, 13 Agustus 2019. Aksi antipemerintah ini digelar untuk menggalang dukungan internasional bagi gerakan pro-demokrasi yang digaungkan para demonstran dalam aksi-aksinya.*/REUTERS

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta agar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menyiapkan segala opsi untuk menangani dan membantu Warga Negara Indonesia di Hongkong. Hal ini seiring kondisi Hongkong yang tak juga mereda imbas dari UU ekstradisi yang akan dikenakan Republik Rakyat Tiongkok di Negara itu.

Menurut Kharsis, hal ini perlu diambil belajar dari krisis politik diberbagai negara. Menurut dia, jika situasi di Hongkong semakin tidak terkendali maka pemerintah harus menyiapkan semua opsi seperti mengevakuasi semua WNI keluar dari Hongkong jika diperlukan.

"Namun selama WNI di Hongkong menjauhi tempat para demonstran saya kira keamanan mereka masih dalam perlindungan keamanan disana" ujar Kharis.

Dia pun mengapresiasi sejumlah langkah yang sudah dilakukan Kemenlu saat ini. Itu merujuk pada kerja Konsulat Jenderal RI di Hong Kong yang dikabarkan berhasil mengevakuasi 47 orang WNI di bandara Hongkong yang sempat diduduki demonstran kemarin. Berita terkini, demonstran kembali menguasai bandara sehingga sejumlah penerbangan dibatalkan.

"Langkah cepat, sistematis dan taktis harus terus dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan WNI yang berada di Hongkong apalagi dalam waktu seperti sekarang ini yang dimana demonstran mulai menyasar fasilitas publik berskala Internasional untuk itu Konjen RI di Hongkong sudah tepat mengambil langkah seperti evakuasi yang dilakukan  terhadap WNI yang berada di bandara" ujar Kharis.

Kharis pun menekankan agar keamanan dan keselamatan semua WNI menjadi tanggung jawab negara oleh karena itu Kemlu agar terus memastikan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI) untuk tidak turut dalam aksi demonstrasi di HongKong yang bisa membahayakan keselamatan mereka.

"Kita punya sikap politik bebas aktif dan tidak  mencampuri urusan dalam negeri negara lain, oleh karena itu saya menghimbau dan juga tentu pemerintah Indonesia meminta agar WNI para pekerja Indonesia yang berada di Hongkong tetap mematuhi hukum disana dan jangan terlibat dalam setiap aksi demonstrasi di negara lain" tutur Kharis.

Aksi penolakan RUU ekstradisi di Hong Kong memang berlangsung sudah cukup lama. Terkini, kurang lebih lima ribu massa aksi berunjuk rasa sejak Jumat, 9 Agustus 2019 hingga akhirnya massa berhasil menduduki bandara. Aksi antipemerintah ini digelar untuk menggalang dukungan internasional bagi gerakan pro-demokrasi yang digaungkan para demonstran dalam aksi-aksinya.

Hong Kong merupakan salah satu tempat tujuan penempatan pekerja migran Indonesia, khususnya pada sektor non-formal. Per bulan Desember 2018, Kementerian Luar Negeri mencatat ada 174.800 orang WNI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Hong Kong.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X