Jumat, 28 Februari 2020

Angkasa Pura II Hormati Proses Hukum Terkait OTT Salah Satu Direkturnya

- 1 Agustus 2019, 22:26 WIB
Korupsi.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- PT Angkasa Pura II (Persero) menghormati proses hukum terkait pemeriksaan direktur keuangan perseroan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikemukakan oleh Plt. Vice President of Corporate Communication PT Angkasa Pura II (Persero) Dewandono Prasetyo, dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019.

Manajemen PT Angkasa Pura II (Persero) tidak banyak menanggapi adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pimpinannya, yakni Direktur Keuangan Andar Y. Agussalam.

"PT Angkasa Pura II (Persero) menghormati proses hukum terkait pemeriksaan Direktur Keuangan perseroan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," katanya di Jakarta, Kamis (2/8/2019).

 Ditambahkan, AP II mendukung penuh kepatuhan hukum di mana pun dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang terhadap hal ini. "

Saat ini kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Oligarki kekuasaan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus mengeluarkan keterangan tertulis yang berisi 7 poin yakni, OTT terhadap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan deretan kejadian perilaku korup yang melibatkan elit BUMN setelah sebelumnya sejumlah direksi BUMN tertangkap tangan maupun dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK/Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dikatakan, sudah sejak tahun 2014 Sinergi BUMN Institute bersama Federasi SP Sinergi BUMN menyerukan agar dilakukan evaluasi terhadap sistem rekruitmen Direksi BUMN. Pola rekruitmen saat ini dinilai kurang tepat dan sekedar memenuhi formalitas prosedur rekruitmen karena seluruh tahapan dilakukan dengan tertutup, tidak transparan kepada publik bahkan kepada karyawan BUMN tersebut.

Yunus menyebutkan, fenomena banyaknya Direksi BUMN yang hanya bertukar posisi dari sebelumnya sebagai Direksi di sebuah BUMN A kemudian bergeser menjadi Direksi di BUMN B yang core bussiness-nya jauh berbeda berpotensi membentuk oligarki penguasa BUMN, oligarki tersebut akhirnya menjelma menjadi jejaring oknum yang ingin menghancurkan BUMN dengan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Halaman:

Editor: ella yuniaperdani

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X