Jumat, 6 Desember 2019

Gerindra Mulai Bidik Kursi Ketua MPR

- 20 Juli 2019, 08:16 WIB
ILUSTRASI.*/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Setelah Pemilihan Presiden dan Legislatif selesai, sejumlah partai politik yang lolos ke Senayan mulai mengincar kursi Ketua MPR. Sampai sejauh ini, dua partai pengusung Joko Widodo yakni Golkar dan PKB mengaku siap mengisi jabatan itu.

Sementara dari kubu pendukung Prabowo Subianto, Gerindra menilai kadernya tak kalah siap memimpin lembaga tersebut.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid menuturkan kursi Ketua MPR periode 2019-2024 bisa diisi oleh kader Gerindra agar lebih memperkuat semangat rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Sodik menganggap penempatan kader Gerindra di kursi Ketua MPR bisa jadi solusi terbaik karena jabatan Ketua DPR di periode mendatang akan diberikan secara otomatis kepada kader PDIP sebagai partai politik pemenang Pemilu 2019. 

"Semangat rekonsiliasi pertama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR, dari angggota DPR dan DPD, terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR. Dengan semangat itu maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR dari Gerindra, Ketua DPR dari PDIP, dan Presiden adalah Joko Widodo," ucap Sodik lewat keterangan tertulisnya, Jumat, 19 Juli 2019.

Semangat rekonsiliasi menurut Sodik adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kepentingan kesatuan dan persatuan bangsa. Hal itu dianggap penting sebagai modal memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan Indonesia di berbagai bidang.

"Hanya atas dasar inilah, maka Prabowo Subianto dengan risiko dikecam bahkan ditinggalkan oleh sebagian pendukungnya, berani melakukan pertemuan dengan Jokowi," ucap dia.

Komposisi ketua MPR dan DPR, kata Sodi, harusnya bisa muncul tanpa menunggu komposisi terakhir oposisi dan koalisi di pemerintahan. Karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta  GERINDRA khususnya dalam pileg dan pilpres 2019-2024.

Menanggapi itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengatakan tak ada ketentuan dalam peraturan Undang-Undang MD3 yang melarang kader partainya untuk dipilih dan menduduki jabatan sebagai Ketua MPR periode 2019-2024 mendatang meski sudah mendapatkan jatah kursi Ketua DPR. Ia mengatakan kursi Ketua MPR masih bebas untuk diperebutkan partai manapun asalkan disepakati para anggota MPR dalam sidang paripurna.

"Bagi PDI Perjuangan memang tidak ada ketentuan bahwa kalau sudah memiliki ketua DPR maka tidak boleh memiliki Ketua MPR, tidak ada ketentuan di MD3 maupun tatib MPR," kata Basarah.***



Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X