Minggu, 15 Desember 2019

Jokowi: Progres PLTSa Belum Ada Kemajuan Berarti

- 16 Juli 2019, 16:37 WIB
PRESIDEN Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2019. Ratas itu membahas perkembangan pembangunan Pembangkit LIstrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta penanganan sampah di Indonesia.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo dan kabinetnya mengenai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) belum menunjukkan hasil signifikan meskipun telah berulang kali diselenggarakan. 

Salah satu masalahnya karena perbedaan harga pembelian listrik dari PLN. Dalam ratas mengenai PLTSa di Kantor Presiden, Selasa, 16 Juli 2019, Jokowi menekankan supaya PLN  mengikuti harga pembelian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. 

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Perpres ini dikeluarkan dengan pertimbangan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan. 

PLTSa ini akan dikelola oleh pemerintah daerah. Ada 12 daerah yang akan mengelolanya, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang dan Kota Manado.

Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya sudah 6 kali rapat terbatas mengenai PLTSa dilakukan. Namun sampai saat ini belum ada kemajuan yang berarti. Proyek terkait TPSa masih belum ada yang rampung.

“Sampai sekarang belum ada kemajuan yang berarti. Mudah-mudahan (dalam ratas sekarang) sudah ada yang selesai. Tapi, laporan terakhir belum,” ujarnya ketika membuka ratas tentang PLTSa di Kantor Presiden, Selasa, 16 Juli 2019.

Jokowi mengatakan, diharapkan ratas langsung membahas masalah yang belum dituntaskan. Masukan yang diterima Jokowi menyebutkan ada persoalan di PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jokowi mengatakan hendaknya persoalan terkait PLN dan Kementerian ESDM bisa diselesaikan karena kedua pimpinan lembaga itu hadir juga dalam ratas.

Dalam perpres diatur bahwa setelah pengelola sampah dan pengembang PLTSa ditetapkan, maka gubernur dan wali kota mengusulkan kepada Menteri ESDM untuk memberikan penugasan pembelian tenaga listrik PLTSa oleh PT PLN. 


Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X