Sabtu, 7 Desember 2019

KPU: Memangkas Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020 Berisiko

- 11 Juli 2019, 18:49 WIB
ILUSTRASI pilkada.*

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai bahwa pemangkasan jadwal kampanye pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang disarankan DPR, sulit diwujudkan. Memangkas masa kampanye dinilai akan lebih berisiko.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat, Senin, 8 Juli 2019, Komisi II DPR RI meminta kampanye untuk Pilkada Serentak 2020 tak lebih dari dua bulan, atau berkisar di 60 hari dan maksimal 70 hari. Sementara, KPU merencanakannya selama 81 hari.

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, hal itu berisiko karena jarak waktu antara penetapan pasangan calon dengan pemungutan suara menjadi sangat mepet. Belum lagi, jika kemudian ada sengketa selama proses pilkada ini.

"Kalau dia ada sengketa, dan sengketanya itu selesainya mendekati hari pemungutan suara, itu berisiko juga bagi KPU," kata Arief di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.

Arief mengatakan, masa kampanye yang direncanakan bergulir 1 Juli 2019-19 September 2020 sudah mempertimbangkan berbagai skenario. Di antaranya terkait sengketa pencalonan, distribusi logistik, dan sosialiasi.

Selain itu, Arief mengatakan, masa kampanye Pilkada Serentak 2020 sudah dibuat sependek mungkin dibanding tahun-tahun sebelumnya. "Seperti kita ketahui, kan Pemilu 2019 punya masa kampanye 203 hari, Pilkada 2018 punya 98 hari, dan Pilkada 2017 107 hari," ucap dia.

Meski begitu, Arief tak menutup kemungkinan jika memang masa kampanye harus dipersingkat. Akan tetapi, ia meminta harus ada aturan yang lebih rinci sebab aturan saat ini hanya menyebut masa kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan calon hingga tiga hari sebelum pencoblosan.

"Langsung disebut eksplisit, kampanye dilakukan selama 21 hari, berakhir sebelum dimulainya masa tenang, jelas. KPU tinggal menyusun jadwal 21 hari," ucapnya.


Halaman:

Editor: Vebertina Manihuruk

Tags

Komentar

Terkini

X