Minggu, 15 Desember 2019

Rencana Cukai Plastik Diprotes Pengusaha Makanan dan Minuman

- 10 Juli 2019, 08:45 WIB
PEKERJA menyiapkan kantong plastik untuk dijual di Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Jumat, 5 Juli 2019. Kementerian Keuangan tengah mengkaji besaran tarif cukai yang akan diberlakukan untuk plastik sebesar Rp 200 per lembar kantong plastik atau Rp30 ribu per kilogramnya dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan antara lingkungan dan industri.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).-  Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) menilai rencana ­penerapan kebijakan cukai plastik kemungkinan bisa menurunkan daya beli masyarakat. Mereka ­menya­rankan, sebaiknya pemerintah lebih memilih edukasi kepada ­ma­syarakat agar tak menggunakan kantong plastik secara berlebihan dan membuang sampahnya ­sembarangan.

"(Cukai plastik) kemungkinan akan mengurangi daya beli masya­rakat kalau mekanisme penerapannya tidak tepat," ujar Ketua Gapmmi Adhi Lukman saat dihubungi Antara, di Jakarta, Senin, 8 Juli 2019.

Adhi menjelaskan, jika cukai kantong plastik mau diterapkan pemerintah, mekanismenya harus menjadi edukasi kepada ma­sya­rakat. Tu­ju­an­nya, agar masyarakat mau mengu­rangi penggunaan kantong plastik.

"Prinsipnya kalau memang akan diterapkan, mekanisme harus menjadi edukasi masyarakat agar secara sadar mau mengurangi plastik belanja dan lebih penting bagaimana masyarakat sadar tidak membuang sampah plastik sembarangan. Apabila mekanisme tidak bisa menjamin hal itu, akan merugikan konsumen dan beban eko­nomi bertambah," katanya.

Ketua Gapmmi itu mendorong agar pemerintah lebih mengintensifkan edukasi atas dua hal tersebut kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mengurangi dan mengendalikan konsumsi kantong plastik di Indonesia.

Berdasarkan data Bank Dunia (2018), sekitar 300 juta ton plastik diproduksi setiap tahunnya dan saat ini sekitar 150 juta ton plastik mencemari lautan dunia. Tragisnya, Indo­nesia menjadi negara pen­cemar ke­dua terbesar di dunia setelah Tiong­kok. Diperkirakan Indonesia me­nyum­bang 0,48-1,29 juta ton metrik sampah plastik per tahun ke lautan.

Pada hari yang sama, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ­(YLKI) menyarankan agar rencana pe­nerapan cukai kantong belanja plastik hanya menjadi masa transisi bagi sektor industri untuk bisa memproduksi plastik ramah lingkungan. YLKI juga meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong sektor industri memproduksi plastik yang tidak merusak lingkung­an atau ramah lingkungan.

"YLKI meminta Kementerian Per­industrian tidak menolak wacana cukai plastik. Jelas peran sektor industri tidak bisa dimatikan. Tetapi sektor industri harus kreatif untuk memproduksi plastik yang tidak me­rusak lingkungan dan bahkan punya tanggung jawab menyelamatkan lingkungan. Jangan malah makin destruktif terhadap lingkungan," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan resminya.

Tulus juga menambahkan bahwa pemerintah, lintas kementerian, dan lembaga secara serius menanggulangi masalah plastik dari hulu hingga hilir. 


Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X