Senin, 9 Desember 2019

Masa Kampanye di 2020 Diharapkan Tak Lebih dari Dua Bulan

- 8 Juli 2019, 16:09 WIB
ILUSTRASI.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Tingginya tensi politik yang terjadi pada Pemilu 2018-2019 membuat Komisi II DPR RI meminta agar masa kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 tak lagi panjang. Paling tidak masa kampanye berlangsung tak lebih dari dua bulan.

Ditemui usai menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan sejumlah pihak terkait di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 8 Juli 2019, Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera menyebut jangka waktu 60 sampai 70 hari untuk kampanye sudah sangat cukup.

"Masa kampanye kan kita ketahui banyak ekses, oleh karena itu kami berharap ke depan bisa lebih pendek. KPU sudah bekerja keras dari 93 (hari) tadi mengusulkan menjadi 81. Tapi kami kira lebih pendek lagi, 60 sampai 70 hari itu cukup," ucap Mardani.

Menurut dia, pemangkasan jadwal kampanye ini tidak akan melanggar UU. Karena UU menyebut tiga hari setelah setelah ditetapkan, pasangan calon bisa langsung melakukan kampanye. Hal ini berakhir sampai H-3 pencoblosan. "Kita panjangin masa persiapannya, sehingga dapat sesuai," kata dia.

Adapun dalam rapat tersebut, KPU mengajukan tanggal 23 September sebagai waktu Pilkada Serentak 2020. Menurut Mardani, hal ini sesuai dengan UU yang mengamanatkan Pilkada 2020 diselenggarakan di bulan September. Sementara tanggal 23 dimungkinkan mengingat penyelenggara tentu perlu persiapan. 

"Biasa memang dipilih hari Rabu karena berdasarkan statistik Rabu itu orang paling banyak ada di tempat. Hari Rabu di bulan September itu kan ada tanggal 2, 9, 16, 23, dan 40. Kalau tanggal 2 dan 9 khawatir ada pasangan calon nomor 2 dan 9, 16 juga masih mungkin tapi tadi ajuan KPU di tanggal 23," ucap dia.

Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Yandri Susanto menyebut pemangkasan jadwal kampanye juga penting agar dana kampanye yang perlu disiapkan calon tak begitu membludak. Seperti diketahui, setiap calon meski mempersiapkan dana yang lebih besar jika masa kampanyenya panjang.

"Ini untuk menghindari pemborosan biaya, ketegangan sosial, termasuk biaya yang ditanggung oleh peserta Pilkada," ucap dia.***



Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X