Selasa, 7 April 2020

Perpres tentang Zonasi Tak Bahas Sanksi untuk Pelanggarnya

- 2 Juli 2019, 15:23 WIB
PETUGAS melayani orang tua calon siswa yang mendaftarkan anaknya pada Penerimaan Peserta Didik Baru 2019, di SMAN 3 Bandung, Jalan Belitung, Kota Bandung, Rabu, 19 Juni 2019. Proses entry data terhambat dan tidak diteruskan karena sistem mengalami gangguan.*/ADE BAYU INDRA/PR

JAKARTA, (PR).- Peraturan Presiden (Perpres) tentang zonasi pendidikan tidak akan membahas sanksi bagi sekolah yang tak mematuhinya. Perpres yang ditargetkan terbit pada tahun ini tersebut lebih mengatur sinkronisasi, kolaborasi, dan sinergi antarkementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi Chatarina Muliana Girsang menuturkan, peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah. Menurut dia, Kemendikbud telah melakukan pembahasan intens dengan beberapa kementerian terkait.

"Dengan Perpres ini akan dapat membantu pemerintah daerah untuk menerapkan zonasi. Untuk rotasi guru juga harus berdasarkan zona. Pembangunan sarana prasarana berdasarkan kebutuhan juga berdasarkan zona. Selama ini kami belum bisa petakan hal tersebut secara detail. Dengan sistem zonasi ini jadi lebih mudah mengetahui permasalahan dan menyelesaikannya,” kata Chatarina di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa 2 Juli 2019.

Ia menyatakan, pembahasan Perpres tengah dilakukan dengan matang bersama Kemenkumham, Kemendagri dan Kemenag. Menurut dia, penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan pemantik awal. Untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pemenuhan jumlah sekolah dan pemerataan infrastruktur, serta sarana dan prasarana.

Zonasi juga menjadi acuan untuk pemenuhan, penataan, dan pemerataan guru. Kemendikbud saat ini berupaya mendorong integrasi pendidikan formal dengan nonformal, serta gotong royong sumber daya. Terkait sarana dan prasarana, ucap dia, tanggung jawabnya akan diamanatkan kepada pemerintah daerah.

“Kewajiban penyediaan akses pada layanan pendidikan sebagai layanan dasar merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang diamanatkan pada Undang-Undang Pemerintah Daerah. Bahkan APBD itu harus diprioritaskan penggunaannya untuk pendidikan sebagai layanan wajib,” ujarnya.

Landasan sosiologis zonasi

Ia menjelaskan, landasan sosiologis yang mendasari penerapan kebijakan zonasi di antaranya adanya fakta ketimpangan atau kesenjangan pendidikan antardaerah. Kemudian belum meratanya kualitas dan kuantitas sekolah, khususnya dalam sarana prasarana dan guru. Diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan sebagai layanan dasar yang wajib diberikan kepada semua warga negara.

"Sekolah negeri yang relatif murah lebih banyak dinikmati oleh anak dari keluarga mampu. Sementara banyak anak dari keluarga tidak mampu terancam putus sekolah. Angka putus sekolah kita masih cukup tinggi, ini tidak boleh dibiarkan terus menerus,” katanya.

Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga Heri Nurcahya Murni mengajak semua pihak turut mengawasi kebijakan zonasi. Pasalnya, dibutuhkan komitmen berbagai pihak untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. ***

Halaman:

Editor: ella yuniaperdani

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X