Rabu, 19 Februari 2020

Rekonsiliasi Jangan Abaikan Peran Oposisi

- 1 Juli 2019, 21:44 WIB
CALON Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis, 27 Juni 2019.*/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- Perhelatan Pemilihan Umum Presiden 2019 telah usai. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin oleh Komisi Pemilihan Umum pada Minggu, 30 Juni 2019 jadi penandanya. Kini isu rekonsiliasi yang berhembus. Siapa memihak siapa?

Pertanyaan tentang kemana partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiagaa Uno pascapenetapan memang kerap jadi pertanyaan. Soalnya, dua dari empat partai yang ada di kubu Koalisi Adil Makmur tampak mulai main mata dengan Koalisi Indonesia Kerja. Demokrat misalnya, tampak setengah hati sejak awal. Sementara PAN kerap bersuara beda setelah pencoblosan. 

Menyikapi hal ini Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar IPDN, Prof. Juanda menilai terminologi opsisi, sesungguhnya tak dikenal dalam kancah politik Indonesia. Dia juga tak menampik kalau partai politik punya hak untuk melabuhkan posisi politiknya pascaPilpres. Kendati demikian, keseimbangan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan tetaplah sebuah kewajiban.

"Karena kalau kekuasaan hanya jatuh ke satu tangan, akan menjadi negara yang tirani dan otoriter," kata Juanda dalam diskusi yang digelar di ruang wartawan Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Senin, 1 Juli 2019.

Dengan begitu, rekonsiliasi yang harusnya diusung adalah persatuan kembali segenap elemen bangsa bukan dalam artian semua kubu masuk kabinet. Karena kalau itu yang terjadi tentu bukanlah pelajaran yang baik bagi keberlangsungan demokrasi Indonesia. Bahkan, rasa kritis juga hendaknya tak hanya disandang oleh partai oposisi tetapi juga oleh partai lain yang ada di parlemen, termasuk koalisi.

"Ini adalah kondisi demokrasi kita tidak sehat walaupun itu hak mereka. Elite politik kita belum mengambil langkah konsisten dalam memegang pilihan politiknya, ini tidak bagus juga untuk pendidikan politik Indonesia selanjutnya," ucap dia seraya menambahkan rekonsiliasi juga tidak hanya perlu dilakukan di tingkat elite saja.

"Elite ini kunci utama untuk merangkul. Tapi kita harap di bawah juga melakukan hal yang sama. Kalau rekonsiliasi di tingkat elite saja sementara di bawah masih polarisasi saya kira tidak terbangun sebuah demokrasi yang sehat," katanya.

Prof. Juanda tak memungkiri kalau koalisi Prabowo pada Pilpres 2019 berbeda dengan Pilpres 2014 lalu. Menurut dia, Demokrat dan PAN sejak awal sudah terlihat setengah hati. Ketidak begitu seriusan ini terlihat dalam pelaksanaan. meski dalam ucapan para elite kedua partai terus mengaku solid.

“Memang kalau Demokrat mengatakan dua kaki. Saya kira apakah memang secara realitas politik perlu dilakukan Demokrat untuk itu, atau memang mendua? Tapi kalau pengamatan saya memang tidak total,” ucap Prof. Juanda.

Halaman:

Editor: Eva Fahas

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X