Kamis, 12 Desember 2019

Bambang Widjojanto Sebut Hakim MK Tak Bantah Adanya Kecurangan dalam Pilpres 2019

- 27 Juni 2019, 19:00 WIB
PESERTA unjuk rasa menengadahkan tangan saat berdoa di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menyatakan bahwa hakim MK (Mahkamah Konstitusi) tidak membantah adanya kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2019.

"Mahkamah tidak pernah berani mengatakan bahwa kecurangan itu tidak faktual, cuma selalu dikatakan kecurangan itu terlibat langsung enggak dengan suara? Tapi kecurangan itu tidak pernah bisa dibantah," ujar Bambang Widjojanto di Gedung MK, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019.

Pernyataan Bambang Widjojanto tersebut mengacu kepada rekaman video hasil kiriman masyarakat yang dijadikan alat bukti persidangan perselisihan hasil pemilihan umum. Menurut Bambang Widjojanto, rekaman-rekaman video tersebut telah menunjukkan adanya fakta kecurangan di lapangan.

Akan tetapi, tuntutan majelis hakim MK yang meminta rincian mengenai video serta pertanyaan apakah video tersebut berkaitan dengan perolehan suara salah satu paslon, menjadi masalah tersendiri bagi pihak pemohon.

"Mahkamah meminta supaya di video itu diberi penjelasan lebih jelas narasinya itu ada di daerah mana, itu siapa, dan kayak-kayak gitu. Tapi fakta kalau ada kecurangan di situ kan ini tidak bisa ditolak," ucap Bambang Widjojanto seperti dilaporkan Antara.

Menurut dia, video yang direkam oleh masyarakat tersebut bersifat bidikan tiba-tiba (snapshot) sehingga masyarakat memiliki keterbatasan dalam menyusun narasi terkait informasi detail video tersebut.

"Kadang-kadang ketika ada kecurangan, dia tidak menuliskan dengan cukup panjang, tapi ada snapshot langsung (rekam). Ini ada snapshot tapi kita dituntut untuk menjelaskan ini di mana, siapa ininya, berkaitan dengan surat suara, yang kayak begitu loh, padahal yang video di masyarakat itu fakta kecurangan itu yang ditembak secara snapshot," ucap Bambang Widjojanto

Dia mengatakan, video dugaan kecurangan yang dijadikan sebagai alat bukti pada persidangan telah melalui proses validasi dan verifikasi. Namun, terbatasnya informasi terkait video tersebut menjadi masalah yang mempengaruhi pertimbangan hakim MK dalam mengambil keputusan.


Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

X