Di Depan Buruh, Anies Baswedan Ungkap Alasan 'Terpaksa' Naikan Upah Sebesar 0,85 Persen

- 29 November 2021, 20:07 WIB
Anies Baswedan menemui buruh yang menggelar demo di depan Balai Kota Jakarta, Senin, 29 November 2021
Anies Baswedan menemui buruh yang menggelar demo di depan Balai Kota Jakarta, Senin, 29 November 2021 /Pikiran Rakyat/ Amir Faisol

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Anies Baswedan mengungkapkan alasan kenapa Pemprov DKI kemudian menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2022 sebesar 0,85 persen atau sekitar Rp37.000.

Menurut Anies Baswedan ketika dirinya tidak mengeluarkan Kepgub (Keputusan Gubernur) Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi 2022 sebelum tanggal 20 November 2021 lalu maka akan melanggar peraturan.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat menemui buruh yang menuntut revisi UMP 2022 di depan Balai Kota Jakarta, Senin, 29 November 2021.

"Kami terpaksa keluarkan keputusan gubermur ini, karena bila tidak dikeluarkan kami dianggap melanggar, tapi kami bilang ini tidak cocok dengan situasi di Jakarta," katanya.

Baca Juga: Batal di Jakarta, Reuni 212 Digelar di Sentul Bogor

Selanjutnya, Anies Baswedan meminta agar para buruh untuk mengawal kasus ini sampai selesai sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

"Agar kesepakatan segera terbuat, dan terwujud dan nantinya di Jakarta bisa merasakan keadlian," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Anies Baswedan menyampaikan formula UMP tahun 2022 yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta.

"Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai," katanya.

Baca Juga: Pengasuh Gala Sky Akhirnya Buka Suara soal Kondisi dan Status Pekerjaannya Kini: Masih Kerja atau Udah Keluar?

Halaman:

Editor: Aldiro Syahrian


Tags

Artikel Pilihan

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network