Sabtu, 22 Februari 2020

Keberatan Partai Demokrat di Cilegon Tidak Terbukti

- 5 Mei 2019, 21:49 WIB
KOTAK suara Pemilu 2019/ANTARA

CILEGON, (PR).- Sempat diwarnai dua kali interupsi dan penolakan, akhirnya KPU Cilegon mengesahkan hasil Pemilu serentak yang digelar pada 17 April lalu. Berdasarkan pantauan di lokasi, penghitungan pleno  dihadiri oleh Wali Kota Cilegon Edi Ariadi, Kapolres Cilegon AKBP Agung Rizqi, Dandim Letkol Rico serta unsur forkominda dan sejumlah undangan baik tokoh masyarakat serta partai politik. Penghitungan sendiri sampai dengan Minggu 5 Mei 2019 sekitar pukul 02.30.

Pleno KPU diwarnai 2 interupsi oleh Partai Politik, dimana yang pertama adalah PDIP yang diwakili oleh Kinasih mempertanyakan jumlah surat suara tidak sah dari 2.577 pada Dapil Citangkil-Ciwandan. Meski demikian, hal itu tidak mengubah perolehan suara caleg DPRD Kota Cilegon. Namun yang menarik adalah pada interupsi kedua yang dilayangkan oleh Ketua DPC Demokrat Cilegon, dimana mereka mempertanyakan perolehan hasil Pemilu dari data C1 dan DAA1 yang tidak sinkron dengan angka-angka.

“Interupsi pimpinan, sebelum melanjutkan pada PPK Cibeber, di PPK Cilegon yang dihitung tadi kami menemukan persoalan data yang harus diluruskan. Data yang kami terima baru beberapa resume. Namun, tidak menutup kemungkinan semua TPS di Kecamatan Cilegon terjadi tidak kecocokan data,” katanya.

Dia mengatakan, ada sekitar 15 TPS yang datanya berdasarkan C1 dan DAA1 tidak cocok. Bahkan sejumlah TPS juga ditemukan di Kecamatan Cibeber ada ketidakvalidan data, sehingga harus disinkronkan.

“Kami menemukan selisih kesalahan input data yang perkiraan kami adalah human error pada form C1 dan DAA1 yang berbeda. Di Kecamatan Cibeber, walau belum disampaikan, bukan berarti Demokrat tidak menghargai PPK dan KPU tapi koreksi, karena kami mempunyai hak sebagai peserta Sesuai dengan UU KPU, selama 5 hari boleh dilakukan koreksi kesalahan,” ujarnya.

Kalau kesalahan ada pada Demokrat, kata dia, mohon untuk diluruskan dan tidak apa-apa. Akan tetapi, kalau pada panitia, kami menginginkan keadilan. Karena kami tidak menebak dan mengira-ngira karena data yang kami peroleh valid.

“Hasil pleno di PPK, Demokrat kesulitan mendapatkan data C1. Dan saksi dari kami tidak mendapatkan apapun yang dihasilkan dari kesepakatan seperti salinan dan memegang C1 tidak ada. Data yang diperoleh oleh saksi setelah hasil itu dipasang di Kelurahan dan kami Konsul ke KPU dan Bawaslu agar dilakukan pembukaan data sebanyak 15 TPS,” tuturnya kepada wartawan Kabar Banten, Himawan Sutanto.

Akhirnya kesepakatan dilakukan dengan membuka sampling dari 15 TPS yang diajukan keberatan, hanya 2. Dan hasilnya tidak terbukti apa yang menjadi keberatan dari partai Demokrat, karena semua data sesuai dengan penghitungan.

Dalam pleno juga terjadi penolakan menandatangani berita acara hasil tersebut yang dilakukan oleh saksi dari PKB Irhamna. Ia beralasan, pihaknya saat ini tengah memvalidasi data. "Mohon maaf,karena kami sedang menyusun validasi data, jadi tidak menandatangani berita acara," kata Irhamna.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X