Senin, 17 Februari 2020

Kasus Surat Suara Tercoblos, Waspadai Delegitimasi Pemilu

- 13 April 2019, 19:53 WIB
PILPRES 2019.*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Semua pihak jangan sampai saling menuduh sejak dini siapa yang salah atau siapa pelaku dalam kasus tercoblosnya ribuan surat suara Pilpres dan Pileg 2019 di Malaysia. Mengingat kasus terjadi di luar negeri hal itu dinilai cukup sulit untuk disidik. Dengan demikian, tugas ini adalah bagian KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikannya.

Analis Intelijen Marsda TNI Prayitno Ramelan mengungkapkan pihaknya mengajak warga negara Indonesia memahami dan berpikir secara rasional. Meski demikian ia sepakat dengan analisis sejumlah pihak terkait kemungkinan hal ini imenjadi bagian dari upaya delegitimasi pemilu dan juga KPU. “Tuduhan kecurangan sebagai strategi yang diimplementasikan menjadi langkah taktis, adalah jurus pamungkas bila kalah siapapun kandidatnya,” ungkap Prayitno, sebagaimana dikutip dari rilis yang diterima redaksi, Sabtu 13 April 2019.

Lebih jauh ia menjelaskan jumlah pemilih di Indonesia sesuai rekapitulasi daftar hasil perbaikan ketiga (DPT HP3) Pemilu 2019 berjumlah 192.866.254 pemilih. Terdiri dari 190.779.969 pemilih di dalam negeri dan 2.086.285 pemilih di luar negeri. Kasus terjadinya pencoblosan surat suara tersebut, terang Prayitno, terjadi di Malaysia (luar negeri), jumlahnya diberitakan antara 40.000-50.000 lembar lebih di dua tempat.

Dalam teori conditioning, jumlah yang ditarget untuk pengondisian tidak perlu banyak, tetapi harus mampu menarik perhatian media, efek psikologisnya harus besar. Hal ini mirip dalam menilai dan menganalisis serangan teror dari persepsi intelijen, korban tidak perlu banyak, dengan bom yang kecil saja berita jadi besar. Dalam kasus surat suara tersebut, yang diharapkan menjadi efek merusak adalah berita kecurangan, inilah bagian pokoknya.

“Secara bodoh saja kalau kita mau berpikir, untuk apa ada upaya Paslon-01 dan caleg NasDem (Davin Kirana) harus main kotor di Malaysia?” kata Prayitno seperti halnya rilis yang diterima, Sabtu 13 April 2019. Dari data KPU RI, DPT Malaysia jumlahnya 985 ribu lebih, terbanyak di luar negeri, disusul China 465 ribu. Total DPT luar negeri 2.086.285 pemilih.

Apakah KPU atau paslon-01, atau NasDem mau mengambil risiko hancur nama untuk sesuatu yang tidak seimbang?  “Jumlah maksimal 50.000 surat suara yang dimainkan itu dibandingkan dengan total DPT dalam negeri sebanyak 190 juta lebih itu sangatlah kecil dan tidak berarti, tidak mempengaruhi kemenangan,” ungkapnya.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia menjadi lokasi penyimpanan resmi seluruh logistik Pemilu, sedangkan tempat ditemukannya surat suara yang tercoblos di Selangor itu bukanlah tempat penyimpanan resmi. Dengan demikian masalah menjadi jelas dan nampak ada yang ingin membuat keruh suasana.

Ia menegaskan ada faktor penentu yang harus dapat meyakinkan semua pihak bahwa pemilu dapat berlangsung dengan damai sampai seleaai yaitu kesiapan TNI. Beberapa hari yang lalu, Panglima TNI dengan jajarannya, AD, AL, AU dengan tegas mengingatkan, akan mengamankan jalannya pilpres dan pileg, serta penegasan NKRI harga mati. (Erwin Kustiman)***   


Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X