KontraS Soroti Surat Telegram Panglima TNI hingga pernyataan KSAD Dudung Abdurachman

- 25 November 2021, 19:15 WIB
Letjen TNI Dudung Abdurachman.
Letjen TNI Dudung Abdurachman. /Pikiran Rakyat/ Amir Faisol

PIKIRAN RAKYAT – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti beberapa permasalahan di institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) belakangan ini seperti terbitnya Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum.

Selanjutnya, pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang akan memberlakukan cara-cara orde baru dalam menangkal gerakan radikalisme.

“Kami menilai beberapa langkah yang diambil tersebut memiliki tendensi untuk mengembalikan militerisme sebagaimana yang terjadi pada era orde baru,” kata KontraS.

Menurutnya, hal tersebut, tentunya akan berdampak buruk pada kondisi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

Baca Juga: Soal Laporan Luhut Pandjaitan, Koordinator KontraS Tegaskan Materi Wawancara Berdasarkan Hasil Riset

Surat Telegram TNI tentu merupakan upaya untuk memberikan keistimewaan bagi aparat TNI agar kebal terhadap proses hukum yang berlaku.

Selama ini, proses pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI masih jauh dari sistem yang transparan dan akuntabel.

“Lahirnya peraturan baru ini jelas akan semakin menunjukkan upaya perlindungan dari kesatuan terhadap anggotanya dan menebalkan impunitas di tubuh TNI,” katanya.

Selain itu, Surat Telegram TNI akan sangat berbahaya bagi mental prajurit TNI yang akan dengan mudahnya melakukan berbagai pelanggaran yang berkelindan dengan tindak pidana karena telah merasa bahwa seolah mereka kebal hukum.

Halaman:

Editor: Rahmi Nurfajriani

Sumber: KontraS


Tags

Artikel Pilihan

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X