Selamat Tinggal Tarif Murah Ojol!

- 25 Maret 2019, 15:16 WIB
ILUSTRASI ojek online/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Kementerian Perhubungan mengumumkan penetapan tarif batas atas dan batas bawah ojek online. Tarif tersebut lebih tinggi dibandingkan yang berlaku saat ini. Tarif itu akan berlaku mulai 1 Mei 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, mengatakan bahwa tarif yang baru ditentukan itu merupakan nilai yang yang akan diterima pengemudi. Tarif yang harus dibayarkan oleh penumpang akan ditambah dengan biaya tidak langsung dari aplikator. Biaya aplikator tersebut sudah ditentukan tidak boleh lebih dari 20 persen.

"Sementara mengenai diskon atau promo, sebenarnya dalam peraturan tidak mengenal itu.‎ Namun yang paling penting, program diskon dan promo itu tidak mengurangi pendapatan pengemudi sebesar yang telah ditentukan,"ujar Budi saat konferensi pers di Jakarta, Senin, 25 Maret 2019.

Penentuan tarif tersebut akan dibagi menjadi tiga zona. Zona I meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali, kecuali Jabodetabek. Tarif batas bawah dan batas atas untuk zona I masing-masing sebesar Rp 1.850-Rp 2.300/km. Sementara Zona II meliputi daerah Jabodetabek ‎dengan tarif batas bawah dan atas masing-masing sebesar Rp 2.000-Rp 2.500/km. Zona III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Ambon, dan Papua sebesar Rp 2.100-Rp 2.600/km.

loading...

Budi mengatakan, ketetapan tersebut juga menentukan biaya jasa minimal yang dibayarkan penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 km. Biaya jasa minimal itu adalah untuk zona I Rp 7.000-Rp 10.000, zona II sebesar Rp 8.000-Rp 10.000, dan zona III 7.000-Rp 10.000. "Jadi meskipun penumpang hanya menempuh 2 km, biaya yang dibayarkan tidak boleh kurang dari itu," ujarnya.

‎Dia mengakui bahwa tarif baru yang ditentukan tersebut lebih tinggi dibandingkan yang telah berlaku saat ini. "Saat ini, tarifnya bervariasi antara Rp 1.200-Rp 1.800 per km‎," kata dia.

Tarif masih terus dievaluasi

Menurut Budi, penentuan tarif yang dilakukan Kementerian Perhubungan tersebut merupakan permintaan dari pihak pengemudi dan aplikator. Dalam menentukan tarif, Kemenhub terus berkomunikasi dengan berbagai pihak mulai dari pengemudi, aplikator, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ‎Menteri Tenaga Kerja, hingga Dewan Perwakilan Rakyat.

Budi mengatakan, penentuan batas tarif atas dan bawah tersebut pun akan terus dilakukan evaluasi selama tiga bulan sekali. Evaluasi itu akan menyertakan masukan dari lembaga independen. "Bagi pihak yang tidak puas akan penentuan tarif tersebut masih bisa melakukan komunikasi dengan kami," ujar dia.

Halaman:

Editor: Vebertina Manihuruk


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

Haloyouth

Jadwal Lanjutan UEL Hari ini

6 Agustus 2020, 14:03 WIB
X