Rabu, 3 Juni 2020

Max Havelaar dan Sebuah Gugatan dari Lebak untuk Amsterdam

- 25 September 2018, 03:04 WIB

NEGERI Belanda pernah geger di tahun 1860-an. Musababnya, sebuah novel berjudul Max Havelaar dianggap menelanjangi praktik kolonialisme yang dijalankan Kerajaan Belanda di negeri seberang yang kala itu disebut Hindia Belanda. Kegegeran yang menyebabkan rakyat di Belanda menghadapi realitas bahwa dalih kolonialisme mereka di Timur Jauh tak lebih dari sekadar penindasan.

Tuntutan kemudian mengemuka. Tuntutan yang muncul dari internal Belanda sendiri untuk menjalankan praktik balas budi bagi negara yang selama ini menjadi koloni. Tuntutan yang lantas membuat politik etis diberlakukan.

Seperti diketahui, Max Havelaar yang masyhur itu ditulis oleh seorang Eduard Douwes Dekker terinspirasi dari pengalamannya kala menjadi asisten residen di Lebak, Banten. Dengan nama pena Multatuli (diambil dari bahasa Latin yang berarti saya sudah banyak menderita), Dekker mencurahkan kefrustrasiannya kala menjadi bagian dari sistem kolonialisme yang di sisi lain membuat dirinya masygul.

Lebak memang bukan tempat pertama Dekker bertugas di Indonesia. Sejak 1839, dia telah berkeliling Hindia Belanda mulai dari Batavia, ke Natal, Padang, Purwakarta, Purwerojo, Manado, Bogor, bahkan Ambon. Lebak justru menjadi tempat bertugas terakhirnya sejak 1856. Di sini, dia pun hanya bertugas kurang lebih tiga bulan sebelum dia keluar dan kembali ke Belanda karena berselisih paham dengan atasannya.

Namun, di Lebak pula, dia justru melihat kondisi masyarakat yang menderita karena tak hanya ditindas oleh kolonialisme tetapi juga feodalisme dari pejabat lokal yang berkolaborasi dengan Belanda. Belum lagi tindak tanduk korup pejabat yang berdampak pada semakin diperahnya harta dan tenaga rakyat. Kisah yang kemudian mengilhaminya menulis novel yang kelak selalu relevan dalam konteks kelaliman rezim atas si miskin papa.

Hal-hal ini menjadi satu di antara banyak sisi kehidupan seorang Dekker yang diulas dalam Simposium Festival Seni Multatuli. Diselenggarakan oleh Kemendikbud RI bersama Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung, 6-9 September 2018, kegiatan ini memang mengulas banyak hal dari sosok yang secara tak langsung mengangkat nama Rangkasbitung ke banyak kancah ini.

Kritikus sastra, Katrin Bandel yang menjadi salah satu pembicara dalam simposium ini menyebut kalau Max Havelaar memang lebih dari sekadar novel. Mengutip iklan pada peringatan 150 tahun Max Havelaar di Belanda yang berbunyi het is geen roman, ‘t is een aanklacht (ini bukan novel, ini adalah gugatan), Katrin menilai Dekker memilih novel sebagai alat penyampaian gugatannya karena gugatan yang dia sampaikan saat menjadi pejabat kolonial tak digubris.

Malah kritik yang dia sampaikan ke Residen dan dilanjutkan ke Gubernur Jenderal inilah yang menyebabkan dia berselisih pendapat dengan atasannya. Hasil akhirnya, Dekker yang kalah dan hendak dipindahkan ke Ngawi, memilih mundur dari jabatannya dan kembali ke Belanda. Lalu beberapa tahun setelahnya, di tengah kegagalan karir dan keluarga, dia menulis Max Havelaar di Belgia hingga terbit pada 1860. ”Dekker berharap untuk dapat menyadarkan orang-orang senegerinya akan ketidakadilan yang terjadi di tanah jajahan,” kata Katrin.

Namun, meski ketidakadilan menjadi poin yang diangkat dalam Max Havelaar, Katrin menilai novel ini bukan sama sekali novel yang mengangkat semangat antikolonialisme. Pasalnya, dalam karyanya, Dekker hanya mempertanyakan cara pemerintahan diselenggarakan bukan alasan mengapa Belanda punya hak atas negeri kepulauan yang mereka namakan Hindia Belanda.

Halaman:

Editor: Muhammad Irfan


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X