Senin, 9 Desember 2019

KPU Tetap Tolak Napi Koruptor Nyaleg

- 27 Agustus 2018, 13:01 WIB

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemilihan Umum tak akan mengubah sikapnya mengenai mantan narapidan korupsi yang mendaftar menjadi bakal calon legislatif. Hal ini dikatakan Komisioner KPU Wahyu Setiawan menanggai dikabulkannya gugatan tiga caleg eks koruptor oleh Bawaslu di Putusan Panwaslih Aceh, Panwaslu Kabupaten Toraja Utara dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut Wahyu, ketiganya sudah dinyatakan tidak masuk dalam daftar caleg sementara (DCS) di Pileg 2019. Putusan Bawaslu itu pun tak akan memengaruhi ketiadaan nama mereka di DCS nanti.

“Sikap KPU tetap sama. KPU berpandangan bahwa PKPU Nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD dan PKPU nomer 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten dan kota masih berlaku dan sah,” kata Wahyu di Jakarta, Senin, 27 Agustus 2018.

Menurut dia, tetapnya sikap KPU karena pihaknya berpandangan uji materi bisa diterima jika diputuskan oleh MA. Sementara putusan yang mengabulkan tiga bacaleg ini hanya dari Bawaslu. Dia pun menyayangkan sikap Bawaslu yang tidak patuh pada Peraturan KPU yang sudah sah dan berlaku. 

“Selain membahayakan pemilu, ada potensi bagi para mantan narapidana kasus korupsi untuk lolos sebagai caleg. Mestinya peraturan KPU yang sudah sah dan diundangkan mengikat semua pihak. Semua pihak itu penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu," ucap dia.

Lagi pula, KPU sudah tidak dalam posisi memperdebatkan substansi peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018, tentang pencalonan anggota DPD dan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD yang mengatur tentang tidak bolehnya napi eks-koruptor menjadi caleg. Apalagi peraturan KPU tersebut sudah sah berlaku dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Peraturan KPU itu menjadi standar kerja bagi KPU yang mengikat semua pihak, semua pihak itu termasuk penyelenggara Pemilu maupun peserta pemilu dan satu-satunya pihak atau lembaga yang  memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan KPU adalah Mahkamah Agung melalui proses pengujian,” ucapnya.

Dia menambahkan, semestinya diskursus tentang larangan mantan napi korupsi, mantan napi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan napi bandar narkoba mestinya sudah selesai. “Manakala norma tersebut sudah dicantumkan dalam peraturan KPU yang merupakan hukum positif,” ucap dia.

“Kalau ini kemudian membesar menjadi bola salju, maka keanehan dalam proses pemilu manakala peraturan KPU diabaikan oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri menjadi kenyataan,” ujarnya lagi.


Halaman:

Editor: Muhammad Irfan

Tags

Komentar

Terkini

X