Senin, 9 Desember 2019

KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Saksi Kasus Korupsi APBN-P 2018

- 14 Agustus 2018, 11:04 WIB
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman (kiri) dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf.*

TASIKMALAYA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, Selasa,14 Agustus 2018.  Budi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kementerian Keuangan Yaya Purnomo terkait dugaan suap Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

Sebelum memeriksa Budi,  Rabu, 7 Agustus 2018 kemarin, KPK terlebih dahulu memeriksa empat pegawai negeri sipil Kota Tasikmalaya. Empat PNS Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diperiksa di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tasikmalaya Cecep Zaenal Kholis, Sekretaris Dinas PUPR Kota Tasikmalaya Adang Mulyana, Sekretaris Wali Kota Galuh Wijaya, dan Ajudan Wali Kota Pepi Nurcahyadi.

Selain Budi, KPK juga memeriksa Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas dan anggota Komisi XI DPR Irgan Chairul Mahfiz.  Bupati nonaktif Halmahera Timur Rudy Erawan juga turut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap anggaran APBN-P oleh Yaya Purnomo.

Dari informasi yang dihimpun “PR”, Budi datang ke KPK sekitar pukul 14.00. Dia datang bersama Sekretaris Dinas PUPR Kota Tasikmalaya Adang Mulyana.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK sedang menggali lebih jauh hubungan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemeriksaan para saksi.  Menurut Febri, pembahasan usulan dana perimbangan pada dasarnya melibatkan proses interaksi antara instansi terkait di pemerintah pusat dan daerah.

“Kita dalami proses penganggaran di DPR dan bagaimana hubungan kepentingan pihak intansi pusat dan daerah, serta sejauh mana pengetahuan mereka. Apakah ada aliran dana terkait proses penganggaran itu,” ujar Febri.

Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengakui jika ia memang mengenal Yaya Purnama dan menitipkan proposal pengajuan bantuan APBN-P 2018 kepada Yaya Purnama.  Namun, Budi menyebutkan, proposal  permohonan bantuan anggaran infrastruktur sebesar Rp 20 miliar dari Kota Tasikmalaya hanya sebatas usulan.

Budi memastikan, sebenarnya Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah melakukan prosedur resmi pengajuan bantuan melalui Bappenas.  Keempat PNS tersebut diperiksa, karena  ada kaitannya dengan anggaran infrastruktur Dana Alokasi Khusus 2018 yang cukup besar untuk pembangunan rumah sakit.


Halaman:

Editor: Windiyati Retno Sumardiyani

Tags

Komentar

Terkini

X