Sabtu, 18 Januari 2020

KPU-DPR Dapatkan Titik Temu

- 5 Juli 2018, 13:25 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri), Wakil Ketua Agus Hermanto (kedua kiri), Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) dan Ketua Bawaslu Abhan (kanan) memberi keterangan terkait pembahasan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. Pertemuan tersebut menyepakati untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mendaftar menjadi caleg, namun sambil menunggu verifikasi, masyarakat juga dipersilakan menggugat PKPU ke Mahkamah Agung (MA).*

JAKARTA, (PR).- Meskipun Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pelarangan eks-narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif telah diundangkan, mereka masih berpeluang mendaftar. Hal ini muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan KPU bersama pemerintah melakukan pertemuan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

Adanya peluang ini, bukan berarti menggugurkan larangan eks koruptor menjadi caleg yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, mereka masih dimungkinkan mendaftar, sembari diverifikasi oleh KPU nanti.

Dia menilai, pilihan ini diambil agar memenuhi hak-hak dasar warga negara dan prinsip hak asasi manusia untuk dipilih dan memilih sesuai dengan kontitusi UUD 1945.

"Secara umum, rapat menghargai apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah mengesahkan PKPU. Namun demikian, kita tetap menghargai adanya ketentuan-ketentuan hukum yang lain, yang menjadi dasar bangsa kita terutama dalam menghargai hak-hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih sesuai dengan kontitusi UUD 1945," kata dia kepada wartawan usai pertemuan.

Sambil menunggu verifikasi dari KPU, para eks koruptor yang mendaftar itu bisa juga menggugat PKPU No 20 tahun 2018 ke Mahkamah Agung.

Menurut Bambang, gugatan itu dimaksudkan agar MA dapat meluruskan apakah larangan kepada mantan napi korupsi untuk menjadi caleg itu melanggar perundang-undangan di atasnya atau tidak. Sehingga, putusan MA dapat menjadi acuan bagi KPU untuk meloloskan atau tidak eks napi tersebut. 

Bambang pun menyebut, keputusan apapun dari MA nanti akan menjadi patokan bagi KPU untuk meneruskan para pihak yang mendaftar atau yang tidak memenuhi ketentuan PKPU. KPU juga bisa tidak meneruskan dan mengembalikannya kepada parpol manakala gugatan tersebut terutama menyangkut mantan terpidana tiga kejahatan itu kemudian ditolak oleh MA.

"Kalau diterima maka KPU akan meneruskan proses verifikasi nya menjadi daftar calon tetap tapi kalau ditolak KPU akan mencoret dan mengembalikannya ke parpol yang bersangkutan," kata dia.

Bambang berharap hasil rapat ini dapat menurunkan tensi politik yang semakin memanas dan mengakhiri perdebatan terkait larangan bagi eks napi tersebut. Hasil rapat ini juga sebagai upaya menghargai ketentuan hukum lainnya dan hak asasi warga negara untuk dipilih dan memilih tadi. 

Halaman:

Editor: Muhammad Irfan

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X