Sabtu, 22 Februari 2020

Setya Novanto Divonis 15 Tahun, Lebih Rendah dari Tuntutan

- 24 April 2018, 09:11 WIB
TERDAKWA kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menuju mobil tahanan usai menjalani sidang putusan di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa 24 April 2018. Majelis hakim memvonis mantan Ketua DPR tersebut dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.*

JAKARTA, (PR).- Mantan Ketua DPR Setya Novanto divonis 15 tahun penjara. Vonis kurungan tersebut disertai denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Hukuman dijatuhkan karena Setya Novanto dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-Elektronik tahun anggaran 2011-2012. Demikian dilaporkan Kantor Berita Antara. 

"Mengadili, menyatakan terdakwa Setya Novanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama seperti dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 15 tahun dan denda Rp500 juta. " kata ketua majelis hakim,  Yanto di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa 24 April 2018.

Vonis itu berdasarkan dakwaan kedua dari Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001. UU tersebut mengatur Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar AS. Dikurangi dengan uang yang dikembalikan sebesar Rp5 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 2 tahun," tambah hakim Yanto.

Lebih rendah

Vonis lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah 7,435 juta dolar AS dan dikurangi Rp5 miliar subsider 3 tahun penjara.

Majelis hakim juga mencabut hak politik terdakwa untuk menduduki jabatan tertentu selama beberapa waktu. Majelis hakim terdiri dari Yanto sebagai ketua majelis hakim dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Sukartono. 

"Mencabut hak terdakwa dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pemindaan," ungkap hakim Yanto.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X