Jumat, 6 Desember 2019

Jokowi Ambil Alih jika Kementerian Gagal Penuhi Target Ini dalam Dua Minggu

- 31 Januari 2018, 20:45 WIB

JAKARTA, (PR.)- Kementerian diberikan beban target selama dua minggu untuk menyederhanakan proses investasi dan ekspor-impor oleh Presiden Joko Widodo. Bila target itu gagal terealisasi, terutama target investasi, maka akan dikeluarkan peraturan presiden.

Hal itu terungkap dalam rangkaian rapat terbatas mengenai investasi dan ekspor-impor di Kantor Presiden, Rabu, 31 Januari 2018. Ratas yang dimulai dari pukul 14.00 hingga 17.30 itu dihadiri oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Sekretarias Kabinet Pramono Anung.

Terkait ratas investasi, bahasan yang mengemuka adalah tentang pemberian izin tenaga kerja ahli asing yang dinilai masih berbelit-belit. Pramono mengatakan, banyak keluhan karena hal tersebut. Presiden kemudian menginstruksikan ke seluruh kementerian terkait untuk menyederhanakannya.

“Diberikan waktu dua minggu. Kalau tidak diselesaikan, akan dibuatkan perpres untuk mengatur itu,” ujarnya seusai ratas.

Dia menambahkan, keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan zaman yang telah berubah. Saat ini dinilai sudah tidak zamannya lagi mempersulit investasi, terutama mempersulit orang yang mau masuk bekerja di Indonesia.

Pramono mengatakan, tenaga kerja ahli asing yang dimaksud adalah tenaga kerja asing yang mempunyai kapasitas pengetahuan dan juga yang dibutuhkan. “Bukan TKA di lapangan, ini terutama untuk level manajemen, direksi dan sebagainya. Itulah yang diputuskan dalam ratas tadi,” ujarnya.

Dia menambahkan, inti instruksi presiden itu adalah menyederhanakan semua aturan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor. Dua hal itu dinilainya masih banyak masalah sehingga membuat pemerintah tidak fleksibel dalam mengelola perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, bila dalam waktu dua minggu target menyederhanakan proses pemberian izin tenaga kerja ahli asing tidak selesai, presiden akan mengambil alih tugas tersebut dengan mengeluarkan perpres. Dalam hal ini, kewenangan Kementerian Tenaga Kerja yang dibebankan tugas tersebut akan diambil alih. “Pasti Menteri Tenaga Kerjanya berjuang keras,” katanya.

Meskipun demikian, menurut Darmin, sejauh ini telah terpetakan masalah yang membuat pemberian izin tenaga kerja ahli asing berbelit-belit. Hal itu melibatkan koordinasi kementerian lain, selain Kemenaker, yang terkait dengan izin bidang usahanya.


Halaman:

Editor: Muhammad Ashari

Tags

Komentar

Terkini

X