Politik Identitas Masyarakat Menguat

- 3 Januari 2018, 13:01 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyampaikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsi Ketua DPR Setya Novanto.*
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyampaikan tanggapan terkait kasus dugaan korupsi Ketua DPR Setya Novanto.*

JAKARTA, (PR).- Menguatnya politik identitas di kalangan masyarakat, menurut wakil ketua DPR Fahri Hamzah, bisa mengakibatkan ditinggalkannya partai-partai politik sekuler yang mengabaikan kepentingan para penganut politik identitas.

“Kecenderungan muncul politik identitas ini seharusnya menjadi titik tolak bagi partai-partai politik yang memiliki identitas sama untuk melakukan konsolidasi internal. Kalau tidak ingin ditinggalkan pendukung politik identitasnya,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 3 Januari 2018.

Menguatnya politik identitas, katanya, dipicu diabaikannya hak-hak dan kepentingan politik identitas bersangkutan oleh kepentingan politik kekuasaan. Mulai perlakuan diskriminasi oleh aparat penegak hukum, terabaikannya hak-hak politik, hingga perlakuan berbeda dalam sosial kemasyarakatan.

Hal sama diungkap peneliti senior Siti Zuhroh. Katanya, politik identitas merupakan terkondisinya perpolitikan identitas tertentu lantaran dipicu oleh pengalaman kurang menyenangkan yang sama oleh kekuasaan.

“Komunitas itu bisa membesar ibarat bola salju,” ujar Mbak Wiwiek, panggilan akrabnya, di Jakarta.

Namun begitu, ia menambahkan, politik identitas yang merupakan pengkotak-kotakan masyarakat menandai ketidaksehatan dunia politik itu tidak perlu terjadi apabila negara sama menjamin hak-hak politik dan penegakan hukum dalam prakteknya. Artinya, setiap warga negara fokus memilih presiden ataupun wakil rakyatnya untuk kemajuan & kesejahteraan bangsa dan negara.

Kembali ke khitttah

Wakil ketua DPR Fahri Hamzah, menilai tahun 2018 merupakan awal yang tepat bagi partai-partai politik berbasiskan Islam untuk konsolidasi kembali ke khittah bersamaan kebangkitan Islam yang ditandai Aksi Bela Ulama 212 sepanjang 2017.

"Kalau tanda-tanda itu tidak direspon baik oleh kalangan partai politik berbasiskan Islam maka bersiaplah partai-partai bersangkutan ditinggalkan, yang berdampak elektabilitas pada Pilleg-Pilpres 2019," ujarnya.

Tanda-tanda itu, katanya, terlihat saat Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, menafsirkan Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51 terkait pemimpin. Penistaan itu dijawab Aksi Bela Islam yang berlanjut Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama yang memadati Monas hingga radius 1 kilometer untuk mendesak Ahok dijatuhi hukuman.

Halaman:

Editor: Sjafri Ali


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

x