Minggu, 26 Januari 2020

Ini Tuntutan Jokowi Jika Densus Tipikor Terbentuk

- 17 Oktober 2017, 12:31 WIB
korupsi.*

JAKARTA, (PR).- Kapolri Tito Karnavian telah melapor kepada Presiden Jokowi terkait pembentukan Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). Merespons laporan tersebut, Jokowi lebih menekankan kepada upaya penguatan pemberantasan korupsi

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan hal tersebut di sela-sela konferensi pers 3 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Staf Presiden, Selasa 17 Oktober 2017. Selain menekankan penguatan pemberantasan korupsi, presiden juga menekankan agar kepolisian, kejaksaan dan KPK, bisa bersinergi. 

“Sebenarnya concern presiden itu adalah upaya pemberantasan korupsi itu harus diperkuat, kemudian dipercepat. Jadi, upaya pemberantasan korupsi itu harus cepat dan massif. Kira-kira begitu,” ujarnya.

Menurutnya, kewenangan pembentukan Densus Tipikor pada dasarnya ada di Kapolri Tito Karnavian. Meskipun, katanya, pembentukan densus pun tidak hanya di ranah kepolisian saja. Lembaga penegak hukum seperti kejaksaan pun memiliki densus seperti itu. 

Johan mengatakan, meskipun setiap lembaga memiliki unit pemberantasan korupsi, namun bila pembentukan Densus Tipikor ternyata membuat upaya pemberantasan korupsi semakin masif, itu tidak akan menjadi masalah. Hal tersebut dikatakannya terkait dengan kritik yang bermunculan dari rencana Polri membentuk Densus Tipikor. Terlebih, menurut Johan, komunikasi antara Polri dan KPK terkait pembentukan Densus Tipikor juga sebelumnya telah terjalin.

“KPK setuju dan kalau tidak salah juga tidak menolak. Yang penting buat presiden, dengan pembentukan densus ini –dan ini yang perlu ditanya ke polri- upaya pemberantasan korupsi itu harus lebih masif, lebih cepat. Kedua, sinergi dengan penegak hukum lain,” tuturnya.

Integritas SDM Densus Tipikor

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan mengatakan, integritas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan ditugaskan pada Densus Tipikor haruslah benar-benar pasti bersih. “Bagaimana dengan integritas yang akan duduk di sana? Polisi dan jaksa akan berbeda integritasnya saat tugas di KPK,” kata Trimedya di DPR RI, Selasa, (17/10/2017).

Untuk itu, Trimedya mengaku menunggu kepastian dari Kapolri untuk memberikan penjelasan di Komisi III DPR RI. “Itu kedepan harus diyakinkan Kapolri kepada Komisi III supaya tidak ada keragu-raguan,” lanjut Trimedya.

Dengan demikian, Trimedya berharap jika saatnya Densus Tipikor tebentuk bukan menjadi momok bagi isntitusi Polri dikemudian hari. “Kalau jalan ini bukan jalan mundur, tapi langkah maju bagi Polri dalam tangani perkara korupsi, ini yang harus diyakinkan Kapolri kepada kami,” tegas Trimedya.

Halaman:

Editor: Muhammad Ashari

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X