Rabu, 3 Juni 2020

Kemenkopolhukam Akan Bawahi Badan Siber dan Sandi Negara

- 22 September 2017, 10:49 WIB
MENKO Polhukam Wiranto (kanan) berdiskusi dengan Seskab Pramono Anung saat memaparkan kepada wartawan terkait evaluasi dan fokus reformasi bidang hukum, Jakarta, Selasa 17 Januari 2017.*

JAKARTA, (PR).- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan mengkoordinir Badan Siber dan Sandi Negara. Diproyeksikan pada tahun ini BSSN telah rampung digodok. 

Menkopolkuham Wiranto mengatakan, perumusan BSSN akan segera dituntaskan karena proteksi kegiatan siber di Indonesia kini sudah mendesak. Ada 132 juta pengguna internet di Indonesia saat ini dan itu membuat persoalan keamanan siber menjadi dominan. 

"Kalau kita tidak segera memproteksinya, akan mengganggu berbagai kegiatan. Apalagi Indonesia sekarang sedang mencanangkan perekonomian digital. Itu membutuhkan pertahanan siber yang cukup handal agar tidak rentan diganggu," katanya di Istana Presiden, Jumat, 22 September 2017.

Dia menambahkan, di instansi pemerintahan telah banyak unit-unit yang melaksanakan keamanan siber. Unit-unit itu ke depannya akan dipayungi oleh BSSN. Unit-unit di instansi pemerintahan itu di antaranya di Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara, TNI dan Polri. 

"Kalau kegiatan siber mandiri-mandiri, bisa tumpang tindih, overlap," katanya.

Wiranto mengatakan, kedatangannya ke istana juga untuk memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo terkait kegiatannya ke Singapura untuk rapat koordinasi antar negara mengenai keamanan siber. Menurutnya, dalam rapat tersebut Indonesia dianggap sebagai suatu negara yang penting dan potensial untuk bisa mengembangkan keamanan siber yang lebih handal. 

Hal itu terjadi karena jumlah pengguna internet di Indonesia yang besar. "Sehingga kalau berhubungan dengan masalah-masalah IT, maka masalah cyber security menjadi sangat dominan di Indonesia," tuturnya. 

Sebelumnya, pada 6 Juni tahun ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara mengatakan, ada waktu 4 bulan untuk pembentukan organisasi dan 1 tahun untuk masa peralihan BSSN

Pembentukan BSSN terkait dengan terbitnya Peraturan Presiden RI No. 53 Tahun 2017 tentang BSSN yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Perpres itu disebutkan, BSSN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Halaman:

Editor: Muhammad Ashari


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X