Minggu, 8 Desember 2019

Pemerintah Ingin Bubarkan HTI, Ini Aturan Main Pembubaran Ormas

- 9 Mei 2017, 04:26 WIB
PENGACARA Yusril Ihza Mahendra mendatangi Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat, 2 Desember 2016. Yusril mengaku tak yakin adanya upaya makar yang dilakukan sejumlah tokoh yang dicokok polisi.*

JAKARTA, (PR).-Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia menyoroti soal aturan main pembubaran organisasi masyarakat (ormas). Dia menegaskan, pemerintah tidak dapat langsung saja membubarkan ormas berbadan hukum. Apalagi berlingkup nasional. Pembubaran hanya dapat dilakukan jika pemerintah lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan. Itu pun sebanyak tiga kali.

"Jika langkah persuasif tidak diindahkan, barulah pemerintah dapat mengajukan permohonan membubarkan ormas tersebut ke pengadilan," kata Yusril, Selasa 9 Mei 2017.

Dalam sidang pengadilan, kata Yusril, ormas yang ingin dibubarkan pemerintah tersebut, diberikan kesempatan. Kesempatan ini untuk membela diri dengan mengajukan alat bukti, saksi, dan ahli untuk didengar di depan persidangan. Upaya kasasi atas keputusan pengadilan negeri pun masih dapat dilakukan ormas ke Mahkamah Agung (MA).

Yusril menjelaskan, berdasarkan pasal 59 dan 69 UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ada sejumlah kegiatan yang dilarang. Ormas dilarang melakukan kegiatan menyebarkan rasa permusuhan yang bersifat suku, agama, ras, dan antargolongan, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk parpol, dan menyebarkan faham yang bertentangan dengan Pancasila.

"Atas dasar alasan itulah maka ormas berbadan hukum dapat dicabut status badan hukum dan status terdaftarnya, yang sama artinya dengan dibubarkannya ormas tersebut," kata Yusril yang juga mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Yusril juga menanggapi rencana pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Yusril mengingatkan pemerintah harus bersikap hati-hati. Pemerintah harus lebih dulu menempuh langkah persuasif. Setelah itu baru menempuh langkah hukum untuk membubarkannya.

"Langkah hukum itu pun benar-benar harus didasarkan atas kajian yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh. Sebab jika tidak, permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan menkumham itu bisa dikalahkan di pengadilan, oleh para pengacara HTI," kata pakar hukum tata negara ini.

Menurut Yusril, rencana pembubaran HTI persoalan sensitif karena HTI ormas Islam. Walaupun belum tentu semua umat Islam Indonesia sefaham dengan pandangan keagamaan HTI, namun keberadaan HTI selama ini diakui kiprah dakwahnya.

"Di kalangan umat Islam akan timbul kesan yang makin kuat bahwa pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam. Sementara, memberi angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri, yang fahamnya nyata-nyata bertentangan dengan falsafah negara pancasila," kata pria kelahiran Belitung Timur, 5 Februari 1956.


Halaman:

Editor: Arie C. Meliala

Tags

Komentar

Terkini

X