Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak, Politisi PKS: Bukti Buruknya Perencanaan Pemerintah

- 12 Oktober 2021, 20:10 WIB
Sejumlah pekerja menyelesaikan lintasan pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 11 Oktober 2021.
Sejumlah pekerja menyelesaikan lintasan pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung di Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 11 Oktober 2021. /Antara Foto/Fakhri Hermansyah

PIKIRAN RAKYAT - Terkait dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disetujui untuk menambal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, menuai kritik dari berbagai pihak.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, juga turut memberi kritikan keras terhadap dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Ecky menuturkan, Perpres terbaru itu menyebutkan beberapa perubahan regulasi, diantaranya menyebutkan proyek KCJB dapat dibiayai oleh APBN, menurutnya hal ini berlawanan dengan peraturan sebelumnya.

“Pada pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah,” tutur Ecky.

Baca Juga: Sakit Hati Lihat Video Baim Wong yang Viral, Taqy Malik Beri ‘Tamparan’ Keras ke Suami Paula Verhoeven

Selain itu, Ecky berpendapat bahwa Perpres baru hanya akal-akalan Pemerintah untuk menggunakan dana APBN untuk menyuntik proyek KCJB.

“Skema pendanaan yang tertuang dalam Perpres baru berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara, akan membuat APBN semakin berat,” kata Anggota DPR dari Dapil Jabar III ini.

Lebih lanjut, legislator PKS ini menilai proyek infrastruktur KCJB memiliki perencanaan yang tidak matang. Seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, serta adanya ketergesa-gesaan Pemerintah dalam memutuskan proyek kereta cepat ini menyebabkan perhitungan dalam studi kelayakan kereta cepat tersebut menjadi tidak akurat.

Baca Juga: Ramalan Zodiak 13 Oktober 2021: Cancer, Leo, dan Virgo, Kejelasan Hubungan akan Segera Terbongkar

“Dalam proses pembangunannya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Awalnya, estimasi biaya proyek kereta cepat berkisar US$6,1 miliar, kemudian terjadi lonjakan sebesar US$4,9 miliar atau setara dengan Rp69 triliun. Lonjakan biaya yang muncul akibat perhitungan anggaran EPC yang tidak akurat, pengukuran lahan tidak tepat, keterlambatan proyek, serta biaya pendukung lainnya yang luput dianggarkan di awal, Ecky menyebutnya sebagai bukti buruknya perencanaan Pemerintah dalam proyek ini,” kata Ecky.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Artikel Pilihan

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X